KPK Respons Dugaan Penyadapan Listyo Sigit, Tegaskan Dukung Proses Hukum Polri

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengungkapan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam kasus tersebut, KPK turut disebut sebagai salah satu pihak yang menjadi sasaran penyadapan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaganya menghormati sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang sedang ditangani Polri. KPK juga telah mencermati penjelasan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Budi mengingatkan bahwa pihak yang menjadi objek penyadapan tidak otomatis dapat dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," kata Budi kepada wartawan.

Budi menyatakan keyakinannya bahwa Polri mampu mengungkap perkara tersebut secara terbuka. Menurutnya, dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan juga cukup tinggi.

"Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," jelasnya.

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," sambung dia.

Meski demikian, KPK mengaku belum memperoleh informasi mengenai pimpinan maupun penyidik lembaga antirasuah yang diduga menjadi target penyadapan Listyo Sigit dan pihak lainnya.

Budi menjelaskan, identitas objek penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, kewenangan untuk menyampaikan perkembangan tersebut berada di tangan Polri.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Suyudi mengungkap dugaan peran Listyo Sigit sebagai pemberi perintah sekaligus penerima hasil akhir penyadapan atau end user.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi.

Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian, lembaga pemerintah, anggota DPR, partai politik, gubernur, hingga Kapolda.

KPK sendiri memastikan koordinasi dengan Polri tetap berlangsung intensif, baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. Sinergi juga dilakukan bersama Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum.[dit]