KPK Selidiki Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi mencium aroma rasuah besar di sektor industri tembakau tanah air. Pada hari Rabu, 4 November 2026, lembaga antikorupsi mulai membongkar kasus serius. Perusahaan rokok raksasa PT Djarum diduga terlibat praktik curang. Praktik lancung itu berkaitan dengan tata kelola cukai rokok nasional. Negara ditaksir menderita kerugian hingga triliunan rupiah akibat ulah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi kepada para awak media. Ia membeberkan modus operandi yang dipakai oleh para pelaku di lapangan. Penyetoran dana cukai rokok diduga sengaja diatur agar nilainya menyusut. Angka pembayaran tersebut menjadi jauh lebih kecil dari ketentuan semestinya. Negara pun kehilangan potensi pendapatan pajak yang sangat masif setiap tahunnya.

"Yang pasti modus yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut berkaitan dengan tata kelola cukai. Jadi yang seharusnya dibayar sekian misalnya, tapi kemudian dilakukan pengaturan, yang sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya," ujar Budi kepada wartawan, Rabu, 4 November 2026.

Tim penyidik kini sedang mendalami seluruh petunjuk secara saksama. Penyelidikan ditarik mundur untuk meneliti transaksi beberapa tahun ke belakang. Langkah tersebut diambil karena kecurangan diduga sudah berlangsung cukup lama. Meski demikian, penyidik belum bersedia merinci rentang waktu secara pasti. Alasannya, proses hukum ini masih berada pada tahap permulaan.

Sebagai bagian dari langkah penegakan hukum, tim penyidik bergerak cepat. Mereka mendatangi sejumlah titik penting di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Kantor Bea Cukai Kudus tak luput dari penggeledahan petugas. Kantor pusat PT Djarum di daerah tersebut ikut diperiksa secara mendalam. Enam korporasi lain yang terafiliasi turut disasar aparat.

Operasi penggeledahan kemudian berlanjut ke Kota Semarang, Jawa Tengah. Kantor Wilayah Bea Cukai Semarang digeledah untuk mencari barang bukti. Dari lokasi-lokasi itu, penyidik mengamankan berbagai dokumen penting. Barang bukti elektronik turut disita guna memperkuat konstruksi hukum perkara. Seluruh temuan tersebut kini sedang dianalisis oleh tim ahli.

Budi menambahkan bahwa lembaganya masih membuka peluang pengembangan penyidikan. Perusahaan lain yang terafiliasi bisa saja turut diperiksa mendatang. Terkait alasan belum menyasar kantor pusat di Jakarta, ia memberi penjelasan. Penentuan lokasi penggeledahan murni didasarkan pada kebutuhan mendesak penyidik. Pemantauan awal telah dilakukan secara matang di lapangan.

Penyidikan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus di lingkungan Bea Cukai. Sebelumnya, lembaga antirasuah menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Perkara pokok tersebut bermula dari operasi tangkap tangan serta penelaahan internal. Kasus suap importasi barang dan gratifikasi turut menjadi fokus utama. Sejumlah mantan pejabat bea cukai telah ditetapkan sebagai tersangka.[ayu]