Manajemen Keuangan Purwakarta Karut-marut, Kepala BKAD Didesak Mundur

FAKTANASIONAL.NET – Tekanan publik terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencapai titik didih.

Kegagalan sistematis dalam pencairan hak-hak pegawai dan perangkat desa memicu tuntutan keras dari elemen masyarakat agar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera meletakkan jabatannya.

Aktivis Rizky Widya Tama secara terbuka menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji, Penghasilan Tetap (SILTAP) perangkat desa, hingga dana perjalanan dinas (SPPD) bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan bukti kegagalan kepemimpinan.

Kritik Tajam: "Jangan Biarkan Pegawai Jadi Korban"

Rizky menilai manajemen kas daerah saat ini sudah dalam kondisi lampu merah.

Ia menegaskan bahwa jabatan publik menuntut kompetensi, bukan sekadar pengisian posisi administrasi.

“Kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Jangan biarkan sistem terus bermasalah dan pegawai yang jadi korban,” tegas Rizky sebagaimana dikutip pada Senin (23/3/2026).

Menurutnya, pola keterlambatan yang berulang ini menunjukkan adanya lubang besar dalam perencanaan anggaran yang tidak kunjung diperbaiki.

“Ini sudah jadi pola, bukan kejadian sesaat. Kalau terus terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan,” ujarnya menambahkan.

Dampak Nyata: Petugas Lapangan "Menalangi" Anggaran

Krisis ini membawa dampak domino yang memprihatinkan.

Tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji yang tersendat, para pelaksana kegiatan di lapangan dikabarkan terpaksa menggunakan dana pribadi untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan.

Beban "talangan" ini dianggap sangat tidak manusiawi dan mencederai profesionalisme birokrasi.

Desakan Evaluasi kepada Bupati

Menyikapi situasi yang kian memanas, Rizky mendesak Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta kepala daerah melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap internal BKAD sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh.

“Kalau tidak ada perbaikan, publik akan melihat ini sebagai bentuk pembiaran. Dan itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tandas Rizky.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKAD Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti tersendatnya aliran dana kas daerah yang dikeluhkan banyak pihak tersebut.