Megawati Menahan Wacana Tiga Periode demi Konstitusi
Prof. Didik J. Rachbini menilai Megawati Soekarnoputri berperan besar menahan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada 2022–2024. Penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan itu dinilai menjaga demokrasi konstitusional sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Didik juga menyoroti dinamika politik pada 2023 hingga peringatan terbuka Megawati pada 10 Januari 2023 dan 5 Agustus 2024 sebagai pelajaran penting bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.
FAKTANASIONAL.NET - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menilai Megawati Soekarnoputri memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi Indonesia. Peran tersebut berkaitan erat dengan upaya menahan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang sempat mengemuka pada rentang 2022–2024.
Menurut Didik, sikap tegas Megawati menolak penambahan masa jabatan presiden menjadi bagian krusial dalam merawat demokrasi konstitusional. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat nasional.
Didik menjelaskan bahwa gagasan mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden dulunya muncul dengan dalih tingginya popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menilai usulan tersebut tidak bisa dilepaskan dari motif politik mempertahankan kekuasaan.
Salah satu jalur yang dinilai berpotensi dipakai untuk mendorong gagasan itu adalah amandemen UUD 1945 lewat MPR RI. Sebagai mantan anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, Didik mengaku merasakan kuatnya tekanan politik terkait isu tersebut pada periode 2023–2024.
Ketika itu, kekuatan politik di parlemen dinilai cenderung mendukung perubahan aturan karena banyak partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan. Didik menggambarkan situasi tersebut dalam tulisannya.
“Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu.”
Meski demikian, Didik berpendapat penolakan Megawati Soekarnoputri menjadi faktor utama yang menghambat wacana tersebut. Keteguhan Ketua Umum PDI Perjuangan itu dipandang sebagai benteng pertahanan konstitusi.
“Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti.”
Didik juga menyinggung dinamika politik pada Oktober 2023 ketika Adian Napitupulu menyebut adanya keretakan hubungan Jokowi dan Megawati akibat penolakan wacana tiga periode. Di sisi lain, Puan Maharani pernah membantah bahwa Jokowi mengajukan permintaan tersebut kepada Megawati.
Berbagai pernyataan dan bantahan itu, kata Didik, perlu dibaca secara luas karena dunia politik sering memuat strategi komunikasi serta kepentingan tertentu. Ia juga mengkritisi bantahan terbuka Jokowi mengenai keinginan memperpanjang masa jabatan presiden dan meminta publik mencermati konsistensi ucapan serta tindakan pemimpin.
Dalam catatan sejarah demokrasi Indonesia, Didik menegaskan bahwa sikap Megawati mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden layak mendapat perhatian khusus. Ia menekankan pentingnya mendokumentasikan langkah tersebut.
“Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa.”
Komitmen tersebut dipandang menunjukkan bahwa kepentingan institusi partai politik dapat sejalan dengan kepentingan nasional. Didik pun membandingkan rekam jejak politik Megawati dan Jokowi.
Ia mengingatkan bahwa Megawati mengikuti pilpres langsung pada 2004, kalah pada putaran kedua, lalu mengakhiri masa jabatan lewat pergantian pemerintahan yang konstitusional. Pengalaman itu dinilai membuktikan penerimaan terhadap mekanisme demokrasi tanpa memakai instrumen negara demi mempertahankan kekuasaan.
“Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional.”
Didik menambahkan bahwa sikap demikian menjadi pelajaran berharga untuk menjaga institusi demokrasi, konstitusi, serta suksesi kepemimpinan secara konstitusional. Penolakan terhadap wacana tiga periode pun disebutnya sebagai bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia.
Pergantian kepala negara seharusnya lahir dari pilihan pemilih, bukan akibat krisis politik atau perubahan aturan yang dipicu kepentingan kekuasaan. Ia juga mengingatkan bahwa popularitas tinggi seorang pemimpin tidak otomatis sejalan dengan tata kelola pemerintahan dan penghormatan terhadap institusi.
Menurut Didik, era pemerintahan Jokowi menuai banyak pujian karena popularitasnya, tetapi di saat yang sama muncul praktik yang dinilai berpotensi merusak institusi, konstitusi, dan demokrasi. Ia juga mengkritisi proses transisi kepemimpinan yang sarat intrik dan perebutan pengaruh, sembari mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan ambisi pribadi.
Didik mencatat bahwa sikap Megawati soal pembatasan masa jabatan presiden telah disampaikan secara terbuka dalam beberapa momen. Pada 10 Januari 2023, saat peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan, Megawati menyatakan partainya tidak membuka ruang bagi penambahan masa jabatan presiden.
Selanjutnya, pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali mengingatkan bahaya wacana tiga periode. Ia menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara serta bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.
Konsistensi tersebut dinilai tetap terjaga meski situasi politik penuh gejolak. Didik menyimpulkan dinamika itu sebagai pertarungan prinsip.
“Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak. Yang satu diwakili oleh Megawati melawan yang satu lagi diwakili Jokowi.”
Pengalaman tersebut, tutup Didik, harus menjadi pembelajaran agar masyarakat tidak mudah terjebak strategi politik yang melemahkan demokrasi. Penghormatan pada konstitusi, pembatasan kekuasaan, serta konsistensi menjaga institusi negara disebutnya sebagai fondasi utama keberlangsungan demokrasi Indonesia.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.