Fakta Nasional

Pengamat Politik Menilai Gibran Enggan Mengambil Posisi Oposisi

Pengamat politik Adi Prayitno menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka menolak menjadi oposisi usai mundur dari jabatan Wakil Presiden karena beratnya tantangan di luar kekuasaan. Pernyataan tersebut merespons sikap Gibran pada 12 November 2026 yang meminta relawannya tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

Penulis: argenteaayu Sunday, 15 November 2026 📖 2 menit
Pengamat Politik Menilai Gibran Enggan Mengambil Posisi Oposisi

FAKTANASIONAL.NET - Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti sikap Gibran Rakabuming Raka pascamengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Adi menilai keputusan Gibran untuk tidak mengambil jalur oposisi berkaitan erat dengan beratnya tekanan politik saat berada di luar lingkaran kekuasaan.

Menurut analisis Adi, peran sebagai kelompok penyeimbang pemerintah menuntut berbagai kesiapan yang matang. Pihak oposisi tidak cukup hanya mengandalkan kritik yang terdengar keras di ruang publik. Mereka harus memiliki dukungan sumber daya, kapasitas mumpuni, serta rekam jejak pengalaman politik yang panjang.

Pandangan tersebut disampaikan Adi melalui tayangan kanal YouTube pribadinya pada Minggu, 15 November 2026. Ia menekankan bahwa keberanian mengambil risiko menjadi syarat mutlak bagi siapa saja yang memilih berseberangan dengan penguasa.

“Suka tidak suka menjadi oposisi itu tidak gampang. Butuh resource, butuh kapasitas, harus punya kompetensi, punya jam terbang dan tentu punya nyali untuk berada di luar kekuasaan. Karena menjadi oposisi itu harus siap berjalan di tempat yang sunyi,” ungkap Adi dalam keterangannya.

Ulasan ini merupakan respons langsung atas pidato politik Gibran di hadapan barisan organisasi relawan. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026 lalu.

Dalam forum tersebut, Gibran secara terbuka menegaskan bahwa dirinya tidak akan menempatkan diri sebagai oposisi meski sudah melepas jabatan kenegaraan. Sebaliknya, ia menginstruksikan seluruh jaringan pendukungnya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu diminta tetap mengalir hingga periode jabatan berakhir pada 2029, baik dari dalam maupun luar struktur pemerintahan.

Adi berpendapat bahwa langkah politik ini sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi serta latar belakang gerakan Gibran dan para simpatisannya. Faktor historis tersebut membuat kelompok ini cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan pemegang kendali pemerintahan.

“Karena faktor itulah Gibran dan para pendukung politiknya tidak mengambil oposisi,” ujar Adi menjelaskan dinamika yang terjadi.

Lebih lanjut, Adi membandingkan profil Gibran dengan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal konsisten berada di barisan oposisi. Ia mengamati bahwa figur penyeimbang kekuasaan umumnya lahir dari rahim pergerakan aktivis maupun penggiat demokrasi. Mereka sudah terbiasa menghadapi berbagai tekanan tanpa bergantung pada fasilitas negara.

Oleh sebab itu, peran oposisi lebih dari sekadar keberanian melontarkan pernyataan lantang di hadapan media. Pelaku politik harus siap menanggung konsekuensi pahit, termasuk kehilangan akses strategis terhadap pusat kekuasaan.

“Menjadi oposisi bukan persoalan nyaring tidak nyaring bicara. Ini soal kemampuan, termasuk soal nyali, keberanian untuk berada di luar kekuasaan, lantang dan galak mengkritisi segala apa pun yang terjadi,” tutup Adi mengakhiri penjelasannya.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK