Prabowo Perkuat Konsolidasi Cegah Loyalitas Ganda
Presiden Prabowo Subianto memperketat konsolidasi lembaga negara untuk mencegah loyalitas ganda. Pengamat UIN Jakarta, Zaki Mubarak, menyatakan langkah ini menyasar pejabat yang melenceng dari kebijakan baru, bukan menyapu bersih warisan Jokowi. Pembenahan juga menyoroti profesionalitas Polri.
FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat konsolidasi kekuasaan di berbagai lembaga negara. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada loyalitas ganda di dalam pemerintahan.
Kebijakan tersebut juga dirancang untuk mengakhiri pengaruh politik masa lalu yang masih melekat. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak.
Menurut Zaki, Prabowo membutuhkan soliditas penuh di seluruh lini pemerintahan. Seluruh pejabat dan aparat harus berada dalam satu garis komando yang sama.
Langkah ini penting agar institusi negara tidak menjadi alat politik kelompok tertentu. Zaki menyampaikan pandangan tersebut pada Sabtu, 14 November 2026.
Meski demikian, konsolidasi ini bukan berarti Prabowo akan menyapu bersih pejabat lama. Pencopotan posisi hanya menyasar figur yang masih membawa agenda politik sebelumnya.
"Menurut saya, tidak semua pejabat warisan Jokowi akan dibabat habis oleh Prabowo. Tapi yang jelas-jelas melenceng saja," ujar Zaki pada Sabtu (14/11/2026).
Zaki menilai persoalan loyalitas ganda menjadi kerikil tajam dalam penataan kekuasaan. Pejabat dengan orientasi politik berbeda berpotensi mengganggu soliditas roda pemerintahan.
"Semua pejabat negara dan aparat negara harus tegak lurus setia kepada bangsa dan negara, dan satu komando dengan pemerintah. Tidak boleh ada negara dalam negara," tegas Zaki.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembenahan ini bertujuan menjaga marwah serta profesionalitas aparat penegak hukum.
Polri diingatkan agar bekerja berdasarkan koridor hukum dan kepentingan rakyat. Aparat tidak boleh tunduk pada kekuatan politik praktis tertentu.
Di sisi lain, Zaki mewanti-wanti agar proses penataan birokrasi tidak memakai sentimen latar belakang. Status sebagai pejabat era Jokowi tidak otomatis menjadi alasan penyingkiran.
Tolok ukur utama yang harus dikedepankan adalah kinerja dan profesionalitas kerja. Dengan begitu, penataan kekuasaan tetap berjalan secara terukur dan objektif.
Dinamika isu loyalitas ganda dan pengaruh politik poros Solo kerap disorot publik. Tantangan ini sering muncul dalam relasi politik pascapergantian periode pemerintahan.
Namun, prinsip mendasar yang wajib dipegang teguh tetaplah kepentingan bangsa. Kepentingan kelompok tidak boleh mengalahkan kepentingan negara di atas segalanya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
