Peringati Hari HAM Sedunia 2024, Ketua DPR RI Tegaskan Komitmen Pemenuhan HAM di Indonesia

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok termarjinalkan, mendapatkan hak-hak dasar yang setara.

“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama. Tugas kita sebagai pemangku kebijakan adalah memastikan seluruh rakyat memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” ujar Puan, Selasa (10/12/2024).

Hari HAM Sedunia, yang diperingati setiap 10 Desember, tahun ini mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now". Tema ini menekankan peran hak asasi manusia sebagai kekuatan transformatif untuk solusi global, terutama di masa krisis.

Puan menegaskan bahwa HAM bukan hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta keadilan hukum.

“HAM adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan. Kita harus memastikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” kata Puan.

Ia juga menyoroti peran Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah progresif untuk memperbaiki mekanisme pengaduan HAM, melindungi kelompok rentan, dan meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat marginal.

Puan menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok termarjinalkan, termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, anak-anak jalanan, dan masyarakat adat.

“Pemerintah harus proaktif menjangkau masyarakat rentan yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan publik. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek belas kasihan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan,” tegasnya.

Puan juga menyampaikan pesan solidaritas global terkait pelanggaran HAM yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina dan Ukraina. Ia menyerukan penghentian perang dan pemulihan hak-hak individu yang terdampak konflik.

“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk masyarakat Palestina, Ukraina, dan negara-negara lain yang masih berjuang melawan kejahatan kemanusiaan. Penghentian perang harus segera dilakukan demi keadilan dan kemerdekaan,” katanya.

Ketua DPR perempuan pertama ini memastikan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan berorientasi pada pemenuhan HAM. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Dengan kerja sama lintas sektor, kita bisa memastikan setiap orang hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi,” tutup Puan.