Polisi Tetapkan 245 Tersangka Karhutla

FAKTANASIONAL.NET - Bareskrim Polri mengumumkan perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan. Pengumuman ini disampaikan pada hari Kamis, 29 Oktober 2026. Aparat kepolisian bergerak cepat menangani masalah lingkungan tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memberikan keterangan resmi. Ia menjelaskan rincian data penegakan hukum di lapangan. Sebanyak 245 orang ditetapkan sebagai tersangka perorangan.

Petugas mencatat ada 287 laporan polisi yang masuk. Total luas lahan yang terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Kasus ini tersebar di berbagai provinsi rawan kebakaran.

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan terbanyak. Daerah tersebut mencatat 68 laporan polisi resmi. Provinsi Riau menyusul di posisi berikutnya.

Riau mencatat 59 laporan penanganan kasus kebakaran. Kalimantan Tengah menyusul dengan catatan 43 laporan. Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 42 kasus serupa.

Kalimantan Timur tidak luput dari catatan aparat. Wilayah ini mencatat 30 laporan polisi terkait karhutla. Besarnya angka di Kalimantan Barat memicu Bareskrim turun tangan.

Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Kapolri. Tujuannya memantau langsung proses penegakan hukum di daerah. Kebakaran sebagian besar terjadi akibat kelalaian manusia.

Banyak pelaku membuka lahan dengan cara membakar. Tindakan ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Akibatnya, hutan mengalami kerusakan yang cukup parah.

Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan saja. Polri juga membidik korporasi yang terlibat pembakaran. Sebanyak 20 perusahaan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Empat dari korporasi tersebut merupakan perusahaan asing. Perusahaan itu berstatus penanaman modal asing atau PMA. Penyidikan dilakukan memakai metode penyelidikan ilmiah modern.

Penerapan pasal disesuaikan dengan bukti di lapangan. Pelaku perorangan terancam undang-undang perkebunan dan kehutanan. Undang-undang lingkungan hidup juga diterapkan kepada para pelanggar.

Asep menegaskan negara tidak akan tinggal diam. Kerusakan lingkungan tidak boleh ditanggung oleh masyarakat luas. Tindakan hukum diberikan demi menjaga kelestarian alam.[ayu]