Rekayasa Teknologi dan Integrasi Kekuatan Nasional Penanganan Karhutla Kalimantan

FAKTANASIONAL.NET - Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan pendekatan yang melampaui pemadaman konvensional. Tantangan utamanya adalah mengubah informasi titik api menjadi tindakan cepat, mengarahkan sumber daya ke lokasi paling berisiko, menjamin pasokan air, serta memastikan panas sisa tidak memicu kebakaran kembali.

Solusinya terletak pada rekayasa sistem yang menyatukan teknologi, personel, peralatan, komunikasi, logistik, dan kewenangan lembaga dalam satu operasi terpadu dengan sasaran terukur.

Indonesia telah memiliki modal teknis untuk membangun sistem tersebut. Polri melaporkan penggunaan drone termal, mesin pompa, pompa apung, pompa portabel, kendaraan Armoured Water Cannon (AWC), kendaraan tangki, serta inovasi penanganan gambut berupa pipa undercooling dan formula berbasis Methyl Ester Sulfonate (MES).

TNI juga telah mendukung penanganan karhutla melalui operasi darat dan water bombing menggunakan helikopter H225M Caracal di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kemampuan tersebut menjadi fondasi integrasi, tetapi kesiapan, kapasitas, keselamatan, dan efektivitas setiap alat tetap perlu diperiksa berdasarkan kondisi operasi yang sebenarnya.

Dari perspektif teknik elektro, persoalan ini dapat dipecahkan melalui prinsip sistem kendali, instrumentasi, telemetri, pemrosesan data, optimasi sumber daya, dan kendali umpan balik. Sistem mengukur kondisi lapangan, mengolah informasi, menentukan tindakan, mengirimkan kebutuhan kepada unsur pelaksana, kemudian memeriksa hasilnya.

Dengan mekanisme tersebut, teknologi tidak berhenti sebagai alat dokumentasi, melainkan menjadi instrumen untuk mempercepat keputusan, mengurangi pengerahan yang tidak tepat, dan memperbaiki hasil pemadaman berdasarkan bukti.

Kerangka yang diusulkan adalah SIKAT-7, Sistem Integrasi Kendali Api Terpadu Tujuh Hari. Konsep ini menghubungkan kemampuan TNI, Polri, BNPB, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah, instansi sumber daya air, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. SIKAT-7 merupakan usulan arsitektur operasional, bukan program pemerintah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaannya tetap mengikuti kewenangan dan struktur komando resmi, dengan pusat koordinasi yang menyatukan data, kebutuhan, status peralatan, permintaan dukungan, serta hasil verifikasi lapangan.

Tujuh hari diposisikan sebagai periode operasi intensif untuk memverifikasi titik prioritas, menekan api aktif pada sektor terpilih, memperkuat pasokan air, mendinginkan titik panas gambut, dan mengurangi risiko penyalaan ulang.

Target harus ditetapkan berdasarkan kondisi awal, luas wilayah, cuaca, akses, karakteristik gambut, serta kemampuan yang benar-benar tersedia. Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya personel atau alat yang dikerahkan, tetapi dari perubahan kondisi lapangan yang dapat diperiksa. Kerangka ini tidak menjanjikan seluruh karhutla Kalimantan selesai dalam satu minggu, melainkan menawarkan metode kerja yang lebih terukur, terpadu, dan dapat diaudit.

SIKAT-7: SISTEM KENDALI API BERBASIS DATA, SENSOR, DAN OPTIMASI OPERASI.

Langkah pertama adalah membangun pusat kendali operasional berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) yang mengintegrasikan data hotspot satelit, citra drone, laporan petugas, prakiraan cuaca BMKG, peta tutupan lahan, lokasi gambut, jaringan sungai dan kanal, akses jalan, sumber air, serta posisi dan kesiapan peralatan.

Setiap kejadian harus memiliki identitas digital yang memuat koordinat, waktu deteksi, sumber informasi, tingkat keyakinan, status verifikasi, kebutuhan alat, penanggung jawab, dan riwayat tindakan. Hotspot satelit harus diperlakukan sebagai indikasi yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis bahwa kebakaran aktif telah ditemukan. Data lama, laporan ganda, dan lokasi yang sudah diperiksa perlu ditandai agar tidak menghabiskan sumber daya.

Polri dapat mengoptimalkan drone yang tersedia untuk pemeriksaan awal, pemetaan perimeter kebakaran, dokumentasi perubahan kondisi, dan pemantauan titik rawan. Drone termal, apabila tersedia, dapat membantu mendeteksi anomali panas yang tidak mudah terlihat secara visual.

Namun, citra termal harus ditafsirkan oleh operator terlatih dengan mempertimbangkan vegetasi, kelembapan, jarak sensor, karakter permukaan, dan keterbatasan alat. Setiap penerbangan perlu menghasilkan data berkoordinat dan bertanda waktu yang dapat dibandingkan dengan pemeriksaan berikutnya.

Hasilnya menjadi dasar menentukan lokasi yang perlu diperiksa petugas darat, bukan pengganti verifikasi lapangan. Seluruh penerbangan harus mematuhi ketentuan ruang udara dan keselamatan operasi.

Sistem kendali perlu menyusun prioritas berdasarkan risiko terhadap manusia, potensi penyebaran api, kedekatan dengan permukiman dan fasilitas vital, keberadaan gambut, kondisi angin, akses, serta kebutuhan sumber daya. Model awal dapat menggunakan sistem penilaian berbobot untuk menentukan wilayah yang perlu ditangani lebih dahulu.

Setiap wilayah dinilai berdasarkan sejumlah faktor risiko, seperti jumlah titik panas, tingkat kekeringan gambut, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan ketersediaan sumber air. Setiap faktor diberi nilai dan bobot sesuai tingkat pengaruhnya. Nilai seluruh faktor kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor prioritas. Semakin tinggi skor suatu wilayah, semakin tinggi prioritas penanganannya. Bobot penilaian ditetapkan melalui kajian para ahli dan disempurnakan berdasarkan hasil pengujian di lapangan.

Sistem juga dapat membantu mengalokasikan pompa, kendaraan air, drone, dan tim berdasarkan waktu tempuh serta kebutuhan setiap sektor. Algoritma tersebut merupakan alat bantu keputusan, bukan pengganti penilaian petugas berwenang, terutama ketika keselamatan manusia terancam.

Lapisan komunikasi menghubungkan posko, kendaraan, tim darat, pusat pemantauan, dan sumber data. Jaringan seluler dapat digunakan jika tersedia, sedangkan radio komunikasi dan perangkat satelit dapat menjadi jalur cadangan sesuai kesiapan. Untuk pemantauan gambut, sensor suhu dan tinggi muka air dapat dihubungkan dengan pencatat data dan sistem telemetri.

Teknologi Internet of Things (IoT) dan LoRa dapat dipertimbangkan pada lokasi yang sesuai setelah jangkauan, konsumsi energi, gangguan sinyal, ketahanan perangkat, dan akurasi sensor diuji. Perangkat perlu menyimpan data secara lokal ketika jaringan terputus, memiliki sumber daya cadangan, dan menyediakan prosedur pelaporan manual. Sistem tidak boleh bergantung pada satu perangkat atau satu jaringan yang kegagalannya dapat memutus seluruh informasi operasi.

Pusat kendali harus menerapkan mekanisme kendali umpan balik. Setiap tindakan, mulai dari pengerahan personel hingga pengoperasian pompa, harus diikuti pemeriksaan hasil. Status kejadian dibedakan menjadi indikasi awal, api terkonfirmasi, dalam penanganan, pendinginan, padam terverifikasi, dan perlu pemeriksaan ulang. Waktu deteksi, verifikasi, keputusan, pengerahan, serta dimulainya tindakan dicatat secara konsisten.

Jika panas meningkat kembali atau asap ditemukan pada lokasi yang telah dinyatakan padam, kasus dibuka kembali untuk penanganan. Dengan mekanisme ini, dashboard berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang memungkinkan evaluasi kinerja dan koreksi strategi, bukan sekadar peta digital yang menampilkan banyak titik.

ARAHAN TEKNIS TNI, POLRI, DAN DUA PULUH UNSUR PENDUKUNG NASIONAL.

TNI perlu mengintegrasikan dukungan darat, transportasi, logistik, komunikasi, dan operasi udara sesuai penugasan serta kesiapan aset. Unsur darat dapat mendukung mobilisasi personel dan peralatan, distribusi pompa serta selang, dan pembukaan akses yang aman sesuai kewenangan. Unsur udara dapat melaksanakan pemantauan atau water bombing apabila pesawat, awak, cuaca, titik pengisian air, dan kondisi keselamatan memungkinkan.

Setiap misi udara harus terhubung dengan koordinasi petugas darat, memiliki sasaran yang jelas, dan diikuti pemeriksaan hasil. Helikopter H225M Caracal telah digunakan dalam operasi karhutla di kawasan IKN; pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan prosedur integrasi udara dan darat, tanpa menganggap seluruh aset TNI selalu tersedia di setiap sektor Kalimantan.

Polri perlu memetakan kesiapan drone, mesin pompa, pompa apung, pompa portabel, kendaraan AWC, kendaraan tangki, kendaraan angkut, dan personel Brimob maupun kewilayahan. Laporan kesiapan Polda Kalimantan Selatan pada September 2026 mencakup empat drone, 31 mesin pompa, lima pompa apung, lima pompa portabel, 16 kendaraan AWC, dan tujuh kendaraan tangki.

Angka ini merupakan laporan untuk wilayah tersebut, bukan total aset seluruh Kalimantan atau jaminan semua peralatan siap digunakan secara bersamaan. Setiap alat perlu dicatat berdasarkan kapasitas, kondisi teknis, operator, lokasi, bahan bakar, kebutuhan perawatan, dan waktu mobilisasi. Polri juga menjalankan fungsi pengamanan, dokumentasi kejadian, penyelidikan, serta penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran sesuai prosedur, tanpa menghambat prioritas pemadaman dan perlindungan warga.

Dua puluh unsur pendukung perlu diberi tugas operasional yang jelas. Pertama, BNPB mengoordinasikan penanganan lintas sektor sesuai struktur yang berlaku.

Kedua, BPBD provinsi. MENGHUBUNGKAN kebutuhan antarkabupaten dan mengonsolidasikan laporan.

Ketiga, BMKG menyediakan prakiraan cuaca, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta analisis atmosfer.

Keempat, Kementerian Kehutanan dan Manggala Agni mendukung pemadaman kehutanan, penilaian kondisi lahan, dan pemeriksaan sisa api.

Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mendukung pemantauan dampak lingkungan dan kualitas udara.

Keenam, dinas pemadam kebakaran menyediakan personel, pompa, selang, kendaraan, serta prosedur keselamatan. Ketujuh, instansi pekerjaan umum menilai akses, jembatan, dan kebutuhan infrastruktur logistik.

Kedelapan, Balai Wilayah Sungai memetakan sumber air, debit, kondisi kanal, dan kelayakan pengambilan air. Kesembilan, pemerintah provinsi** menyelaraskan kebutuhan lintas kabupaten.

Kesepuluh, pemerintah kabupaten/kota** menangani dukungan lokal, perlindungan warga, dan pembaruan informasi kejadian.

Kesebelas, pemerintah desa dan kelurahan membantu verifikasi laporan, pemetaan akses lokal, dan penyampaian peringatan.

Kedua belas, BRIN dapat mendukung riset, pengembangan sensor, pemodelan, dan evaluasi teknologi.

Ketiga belas, perguruan tinggi teknik membantu pengujian telemetri, optimasi, pemodelan hidraulik, dan analisis data.

Keempat belas, perguruan tinggi kehutanan atau lingkungan** membantu penilaian karakter gambut dan dampak ekologis.

Kelima belas, penyedia telekomunikasi mendukung konektivitas serta jalur komunikasi cadangan sesuai kemampuan jaringan.

Keenam belas, PLN** membantu menjaga pasokan listrik untuk posko dan peralatan sesuai kemampuan, dengan sumber energi cadangan apabila diperlukan.

Ketujuh belas, Pertamina dan pemasok bahan bakar berwenang mendukung perencanaan pasokan untuk kendaraan, pompa bermesin, dan generator.

Kedelapan belas, pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan menjalankan kewajiban pencegahan serta penanganan kebakaran di wilayah tanggung jawabnya dan menyediakan sumber daya sesuai ketentuan.

Kesembilan belas, Basarnas memberikan dukungan pencarian dan pertolongan ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat.

Kedua puluh, Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan menyiapkan penanganan gangguan akibat asap, evakuasi medis, serta perlindungan petugas. Masyarakat peduli api, PMI, organisasi kemanusiaan, dan relawan dapat melengkapi dukungan pelaporan, logistik, dan bantuan warga sesuai kapasitas, pelatihan, serta prosedur keselamatan.

Seluruh unsur harus terhubung melalui format permintaan dukungan yang seragam. Setiap permintaan memuat koordinat, tingkat prioritas, jenis peralatan, jumlah personel, kebutuhan air, akses, risiko keselamatan, waktu kebutuhan, dan penanggung jawab. Pusat operasi mencatat kapan permintaan diterima, keputusan dibuat, aset bergerak, tindakan dimulai, dan hasil diperiksa.

Pembagian ini tidak menghapus kewenangan masing-masing lembaga, tetapi membuat kebutuhan lapangan lebih mudah dipadankan dengan kemampuan yang tersedia. Evaluasi harian dapat menunjukkan apakah keterlambatan disebabkan akses, komunikasi, bahan bakar, kerusakan peralatan, atau ketidakjelasan tugas, sehingga perbaikan diarahkan pada penyebab sebenarnya.

REKAYASA HIDRAULIK, PENDINGINAN GAMBUT, DAN OPERASI TUJUH HARI.

Pasokan air harus dihitung sebagai sistem hidraulik, bukan sekadar inventarisasi jumlah pompa. Tim teknis perlu mengukur debit sumber, beda elevasi, panjang dan diameter selang, kehilangan tekanan, kapasitas pompa, kebutuhan aliran, serta waktu pengisian ulang.

Kebutuhan daya pompa untuk mengalirkan air dapat dihitung berdasarkan jumlah air yang dipompa setiap detik, ketinggian yang harus dicapai air, serta tekanan dan hambatan di sepanjang pipa.

Semakin besar debit air dan semakin tinggi titik yang harus dicapai, semakin besar daya yang dibutuhkan. Perhitungan dasarnya menggunakan rumus daya hidraulik, yaitu massa jenis air dikalikan percepatan gravitasi, debit air, dan tinggi tekan total. Dalam penerapannya, daya mesin penggerak harus lebih besar daripada daya hidraulik ideal karena pompa dan mesin tidak bekerja dengan efisiensi 100%.

Perhitungan juga perlu memperhitungkan kehilangan tekanan akibat gesekan pipa, sambungan, belokan, dan perbedaan elevasi agar kapasitas pompa sesuai dengan kebutuhan pemadaman di lapangan. Kurva kinerja pompa serta kehilangan tinggi tekan perlu diperiksa untuk menentukan kebutuhan pompa penguat, tangki antara, konfigurasi selang, atau titik pengisian tambahan. Pengukuran debit dan tekanan di lapangan menjadi dasar untuk memastikan air benar-benar mencapai lokasi dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Kendaraan AWC, kendaraan tangki, pompa apung, pompa portabel, mesin pompa, selang, dan penampungan sementara dapat disusun sebagai rantai distribusi air. Penampungan berkapasitas 12.000 liter yang dilaporkan digunakan dalam operasi Polri di Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh sarana penyangga jika kondisi sumber dan akses mendukung.

Namun, volume penampungan tidak sama dengan kapasitas pasokan berkelanjutan. Perencanaan harus menghitung laju pemakaian, waktu pengisian, jarak angkut, durasi perjalanan, kebutuhan bahan bakar, serta ketersediaan operator.

Apabila beberapa sektor menggunakan sumber air yang sama, sistem perlu mengatur prioritas dan jadwal agar satu lokasi tidak menghabiskan pasokan yang diperlukan lokasi lain. Pengambilan air juga harus mempertimbangkan kebutuhan warga dan dampak terhadap lingkungan.

Pada gambut, pemadaman permukaan perlu diikuti pemeriksaan potensi pembakaran bawah permukaan. Polri telah melaporkan penerapan drone termal, pipa undercooling, dan formula berbasis MES dalam penanganan gambut di Kalimantan Selatan.

Metode tersebut layak dipelajari lebih lanjut, tetapi efektivitasnya tidak boleh digeneralisasi ke semua jenis gambut tanpa protokol pengujian. Evaluasi teknis perlu mencatat kondisi awal, karakteristik tanah, kedalaman pemasangan, tekanan dan debit aliran, komposisi bahan yang digunakan, perubahan suhu, kebutuhan air, keselamatan operator, dan kemungkinan dampak lingkungan.

Pengujian harus dapat diulang dan dilengkapi pemeriksaan setelah tindakan. Pengukuran suhu sesaat yang menurun belum cukup untuk membuktikan seluruh sumber panas telah hilang atau lokasi aman dari penyalaan ulang.

Hari pertama digunakan untuk menyatukan data, memverifikasi titik prioritas, menginventarisasi aset siap pakai, memetakan sumber air, menguji komunikasi, dan menetapkan penanggung jawab sektor. Hari kedua dan ketiga difokuskan pada pengerahan terarah, pemadaman api aktif, serta pengujian kesinambungan distribusi air.

Hari keempat dan kelima diarahkan pada pendinginan gambut, pemeriksaan panas sisa, dan perbaikan sektor yang belum terkendali. Hari keenam digunakan untuk pemeriksaan ulang lokasi yang telah ditangani, penilaian risiko penyalaan kembali, dan pengalihan sumber daya ke titik prioritas yang masih aktif. Hari ketujuh menjadi periode verifikasi, audit data, evaluasi kinerja, serta penetapan kebutuhan operasi lanjutan. Setiap tahap harus menyesuaikan cuaca, keselamatan, akses, dan kapasitas riil; jadwal tidak boleh mengalahkan penilaian teknis.

Keberhasilan SIKAT-7 diukur melalui waktu dari deteksi hingga verifikasi, waktu dari verifikasi hingga pengerahan, persentase titik prioritas yang diperiksa, kesinambungan pasokan air, jumlah lokasi yang padamnya terverifikasi, hasil pendinginan gambut, kejadian penyalaan ulang, keselamatan petugas, serta tren paparan asap.

Laporan wajib membedakan hotspot satelit, kebakaran yang telah dikonfirmasi, luas area terdampak, lokasi yang sedang ditangani, dan lokasi yang dinyatakan padam. Pada akhir hari ketujuh, laporan harus menunjukkan capaian aktual, sektor yang masih aktif, kendala teknis, kebutuhan tambahan, serta penanggung jawab tindak lanjut. Apabila masih terdapat api aktif, operasi harus dilanjutkan sesuai kebutuhan, bukan dinyatakan selesai hanya karena periode tujuh hari telah berakhir.

SIKAT-7 menawarkan cara mengubah kemampuan yang tersebar menjadi sistem operasi yang saling mendukung. Drone, pompa, kendaraan air, helikopter, sensor gambut, telemetri, analisis cuaca, rekayasa hidraulik, dan kapasitas dua puluh unsur nasional harus dihubungkan melalui prosedur, data, dan evaluasi yang sama. Keunggulan pendekatan ini bukan sekadar kecanggihan alat, melainkan ketepatan pengukuran, kecepatan keputusan, transparansi pengerahan, dan kemampuan memperbaiki strategi berdasarkan hasil lapangan.

Tujuh hari menjadi periode intensif untuk menekan titik api prioritas dan menguji efektivitas integrasi nasional. Setelahnya, pengelolaan air, pemantauan gambut, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, perawatan peralatan, serta kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi bagian penting untuk menjaga hasil yang telah dicapai.

Oleh: Ir. R. Haidar Alwi, MT (Presiden Haidar Alwi Care & Haidar Alwi Institute. Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)