Fakta Nasional

Rumah Ria Norsan Ikut Digeledah, KPK Dinilai Lamban Bereskan Kasus Dugaan Korupsi Jalan Mempawah

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam penanganan dugaan korupsi proyek Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Kabupaten Mempawah. Direktur Esksekutif CBA Mempertanyakan. Sedangkan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan siap mengambil langkah hukum.

Penulis: Aditya 📍 Indonesia Sunday, 22 November 2026 📖 3 menit
Rumah Ria Norsan Ikut Digeledah,  KPK Dinilai Lamban Bereskan Kasus Dugaan Korupsi Jalan Mempawah
Rumah Ria Norsan Ikut Digeledah, KPK Dinilai Lamban Bereskan Kasus Dugaan Korupsi Jalan Mempawah/fkn

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam penanganan dugaan korupsi proyek Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).

Direktur Eksekutip Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan tindakan lambat dari KPK tersebut. Ia menilai sikap KPK ini cukup aneh.

"Aneh juga ya, kok untuk kasus yang sebetulnya tidak begitu rumit ini proses penanganannya kok lama ya? Ada apa dengan KPK?" katanya mempertanyakan, Minggu (22/11/2026).

Apa lagi, lanjut dia, kasus tersebut sudah ada tersangkanya. Namun tersangkanya hingga kini belum ada yang ditahan.

Sementara itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman sebelumnya juga menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila perkara tersebut terhenti. Ia bahkan membuka kemungkinan melaporkan KPK kepada Dewan Pengawas hingga mengajukan praperadilan.

"Kalau nanti mangkrak ya akan saya laporkan ke Dewan Pengawas KPK maupun saya gugat praperadilan. Apalagi ini sudah penyidikan, harusnya cepat," ucap Boyamin.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang juga memberikan pertanyaan.

"Memang duitnya berapa triliun sih? Susah banget ngitungnya," ujarnya, Dikutip Redaki dari VIVA.

Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Perkara yang berkaitan dengan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 ini telah melalui serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi sejak April 2025.

Dalam proses penyidikan, KPK menelusuri berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan lelang, penyusunan anggaran, hingga dugaan aliran fee proyek. 

Penanganan perkara tersebut juga melibatkan pemeriksaan sejumlah pejabat daerah dan pihak yang berkaitan dengan penganggaran di tingkat pusat.

Pada 25–29 April 2025, penyidik menggeledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. 

Lokasi tersebut mencakup kantor dinas serta rumah pihak swasta. Dari kegiatan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Selanjutnya, pada 30 April 2025, KPK mengonfirmasi penetapan tiga tersangka. Mereka terdiri atas dua orang dari unsur penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

Pada 6–7 Mei 2025, pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton di Polda Kalimantan Barat. Penyidik meminta keterangan sejumlah pihak dari lingkungan Dinas PUPR Mempawah dan PNS terkait untuk mengungkap proses lelang serta pelaksanaan proyek. 

Penyidikan kemudian berkembang hingga tingkat pusat. Pada September 2025, KPK memeriksa anggota BPK RI sekaligus mantan anggota DPR RI Ahmadi Noor Supit. Pemeriksaan juga menyasar pihak Kementerian Keuangan dan DPR terkait perencanaan serta penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015.

Pada 24–25 September 2025, penyidik kembali menggeledah tiga lokasi di Kalimantan Barat. Ketiganya meliputi rumah dinas Bupati Mempawah Erlina, yang merupakan istri Ria Norsan, rumah pribadi Gubernur Kalbar Ria Norsan di Gang Airlangga, Jalan Pangeran Natakusuma, Pontianak, serta pendopo Gubernur Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani.

Pemeriksaan berlanjut hingga 3 Oktober 2025 dengan menyasar pejabat Pemkab Mempawah, unsur DPRD Mempawah periode 2015, dan pihak swasta.

Sehari kemudian, 4 Oktober 2025, KPK memeriksa Ria Norsan sebagai saksi di Polda Kalimantan Barat. Pemeriksaan berkaitan dengan perannya saat menjabat Bupati Mempawah periode 2009–2018, terutama mengenai pengajuan anggaran DAK dan mekanisme kedua proyek jalan tersebut.

Pada November 2025, KPK kembali memeriksa sejumlah saksi kunci. Mereka berasal dari unsur mantan pimpinan DPRD Mempawah periode 2015, pejabat dinas teknis, dan pihak swasta.

Penyidik mendalami dugaan alur perintah, penyusunan RAB dan desain pekerjaan, serta aliran fee proyek.

Memasuki April–Mei 2026, pemanggilan kembali dilakukan terhadap pihak terkait dan para tersangka di Jakarta maupun Kalimantan Barat.

Lngkah tersebut bertujuan melengkapi berkas perkara sekaligus memfinalisasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor atau ahli.

Hingga November 2026, perkara ini belum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Belum ada pula penahanan resmi terhadap para tersangka.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK