Fakta Nasional

Penjemputan CAN Berlebihan, Slogan Polisi Bersama Masyarakat Dipertanyakan

FAKTANASIONAL.NET - Penjemputan paksa terhadap Cakra Adi Negara (CAN) oleh aparat kepolisian pada sekitar pukul 01.00 WIB menuai kritik. Pengamat hukum sekaligus advokat senior, Rizal Karyansyah, menilai tindakan tersebut tidak proporsional dan tida…

Penulis: Zul Jamba Sunday, 22 November 2026 📖 2 menit
Penjemputan CAN Berlebihan, Slogan Polisi Bersama Masyarakat Dipertanyakan
Pengamat Hukum dan Advokat Senior, Rizal Karyansyah dan Cakra Adi Negara (CAN)/Dok. Ist.

FAKTANASIONAL.NET - Penjemputan paksa terhadap Cakra Adi Negara (CAN) oleh aparat kepolisian pada sekitar pukul 01.00 WIB menuai kritik. Pengamat hukum sekaligus advokat senior, Rizal Karyansyah, menilai tindakan tersebut tidak proporsional dan tidak mencerminkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum.

Rizal mengatakan, proses hukum seharusnya mengedepankan prosedur pemanggilan sebelum aparat melakukan upaya paksa. Ia merujuk ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

“Untuk tersangka pencemaran nama baik, penyidik wajib memanggil dulu secara patut dengan surat panggilan. Jika CAN sudah dipanggil dua kali secara patut dan tidak hadir tanpa alasan sah, barulah bisa dijemput paksa,” ujar Rizal, Minggu (22/11/2026).

Menurut dia, apabila CAN belum pernah dipanggil atau baru menerima satu kali panggilan, tindakan penjemputan langsung pada dini hari patut dipertanyakan dari sisi prosedur dan proporsionalitas.

Rizal juga menilai perkara yang menjerat CAN tidak menunjukkan adanya keadaan mendesak. CAN, kata dia, bukan orang yang tertangkap tangan, melainkan dituduh mengunggah konten di Facebook beberapa hari sebelum penjemputan.

“CAN bukan tertangkap tangan. Dia dituduh memposting di Facebook berhari-hari lalu. Tidak ada urgensi untuk menangkap tengah malam,” tegasnya.

Ia turut menyoroti pasal yang disangkakan kepada CAN. Rizal menyebut ancaman pidana dalam ketentuan yang dipersangkakan relatif terbatas dan menilai hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penegakan hukum.

“Logika hukumnya sederhana, jika tidak bisa ditahan, untuk apa ditangkap tengah malam?” ungkapnya.

Lebih jauh, Rizal mengkhawatirkan cara penanganan perkara tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, tindakan aparat yang dinilai berlebihan berpotensi dipandang sebagai upaya menakut-nakuti atau mempermalukan seseorang, terlebih perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

“Wajar jika publik menilai tindakan represif tersebut sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik dari masyarakat,” ujarnya.

Rizal menilai pendekatan semacam itu juga tidak sejalan dengan semangat slogan “Polisi Bersama Masyarakat” yang dicanangkan Kapolri Jenderal Suyudi. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian perlu dibangun melalui penegakan hukum yang profesional, terukur, dan menghormati hak warga negara.

“Hal ini tentu dapat merusak citra baru polisi yang tengah dibangun Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat. Bukan polisi yang ditakuti masyarakat, tetapi polisi yang menjadi mitra, sahabat, dan pelindung masyarakat,” pungkas Rizal.[zul]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK