Fakta Nasional

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun Harus Berakhir

FAKTANASIONAL.NET - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.  Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil,…

Penulis: Aditya Thursday, 19 November 2026 📖 2 menit
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun Harus Berakhir
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun Harus Berakhir/DPR I

FAKTANASIONAL.NET - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. 

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan komitmen bersama yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.

Nasir menyampaikan persetujuan fraksinya agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026).

Menurut Nasir, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset tidak boleh berhenti pada pernyataan persetujuan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian seluruh tahapan legislasi hingga regulasi resmi disahkan.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan pimpinan DPR merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan, bukan kepentingan pribadi.

"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujar Nasir.

Nasir berharap pengesahan regulasi ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, instrumen hukum tersebut telah lama dinantikan sebagai bagian dari upaya penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.

Nasir turut mengapresiasi kontribusi para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang memberikan masukan selama pembahasan. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang mengawal proses legislasi.

"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna terdekat. Dasco kemudian meminta konfirmasi kepada peserta rapat.

"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK