Sah! UMP DKI Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,1 Juta
FAKTANASIONAL.NET - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1…
FAKTANASIONAL.NET - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Pramono menyatakan telah menandatangani keputusan tersebut pada Jumat, 20 November 2026.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.
UMP Jakarta 2027 Lebih Tinggi dari Kenaikan Tahun Lalu
Pramono menjelaskan, penetapan UMP DKI 2027 melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Proses pembahasan tersebut berlangsung selama tiga hari.
Besaran kenaikan tahun ini mencapai 7,1 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 sebesar 6,1 persen.
Sebagai perbandingan, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Dengan kenaikan terbaru, upah minimum Jakarta bertambah Rp407.065.
Pramono menegaskan, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Pembahasan Melibatkan Buruh dan Pengusaha
Pramono mengungkapkan, pembahasan UMP Jakarta 2027 selesai lebih cepat dari tenggat waktu. Batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu, 21 November 2026.
Proses pembahasan melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Mekanisme tersebut menjadi ruang untuk menjembatani perbedaan kepentingan dalam penentuan upah.
“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.
Pramono mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan pengusaha. Keseimbangan tersebut menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan UMP DKI 2027.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujarnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.