Saksi Akui Setor Rp80-130 Juta ke Pejabat Imigrasi untuk Urus Izin Tinggal WNA
Pembayaran dilakukan setiap satu atau dua bulan, menyesuaikan permintaan Juniadi.
FAKTANASIONAL.NET – Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetorkan uang sebesar Rp80 juta hingga Rp130 juta kepada pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA).
Pengakuan itu disampaikan Joko saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama sejumlah terdakwa lainnya.
Di hadapan majelis hakim, Joko menjelaskan awalnya ia mengalami kendala saat mengurus permohonan izin tinggal sejumlah kliennya. Permohonan tersebut tak kunjung mendapatkan persetujuan dari Ditjen Imigrasi.
Joko kemudian menemui Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal. Dalam pertemuan tersebut, Tessar menyampaikan adanya biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan, di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Rp1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?” tanya jaksa.
“Per permohonan, Pak, per TKA. Untuk satu permohonan, satu TKA,” jawab Joko.
Setelah itu, Joko diarahkan berkomunikasi dengan Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS. Menurut Joko, Juniadi memintanya mengikuti ketentuan pembayaran tambahan sebagaimana disampaikan Tessar.
Urusan pembayaran kemudian dikoordinasikan melalui mantan karyawannya, Nur Adib. Nur menyampaikan kepada Joko nominal uang yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada Juniadi.
“Jadi menyampaikan ke saya dengan jumlah sekian, setelah saya siapkan baru saya serahkan ke Nur untuk disampaikan Pak Jun,” ujar Joko.
Jaksa kemudian menggali besaran uang yang rutin diminta dalam pengurusan dokumen tersebut. Joko mengaku jumlahnya bervariasi, berkisar Rp80 juta hingga Rp130 juta. Pembayaran dilakukan setiap satu atau dua bulan, menyesuaikan permintaan Juniadi.
“Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp80 sampai 130 (juta), Pak,” ungkapnya.
Joko juga mengaku menarik biaya jasa pengurusan sebesar Rp2,5 juta dari setiap klien. Dari jumlah tersebut, Rp1 juta dialokasikan untuk membayar biaya tambahan yang diminta pihak imigrasi.
Ia mengaku terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir permohonan izin tinggal kliennya tidak akan diterbitkan apabila uang tambahan tidak dibayarkan.
Dalam persidangan, Joko menjelaskan bahwa setelah permohonan alih status disetujui, pemohon akan memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Perkara ini bermula dari dugaan praktik pungutan tidak resmi dalam pengurusan dokumen keimigrasian di lingkungan Ditjen Imigrasi pada periode 2021 hingga 2026.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut para terdakwa diduga mengatur proses penerbitan izin tinggal WNA dengan memperlambat atau menunda persetujuan permohonan bagi pihak yang belum membayar uang tambahan.
Silmy Karim, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, didakwa menerima Rp1,2 miliar dari praktik pungutan tersebut.
Jaksa juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,56 miliar dan saham senilai sekitar Rp31,38 miliar. Seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.