Fakta Nasional

Sambangi Polres Tanah Laut, Kuasa Hukum PT IRE Sampaikan Dua Surat

PT Indoraya Everlatex (IRE) sampaikan dua surat resmi secara langsung kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Laut, Senin (16/11/2026).

FAKTANASIONAL.NET — PT Indoraya Everlatex (IRE) sampaikan dua surat resmi secara langsung kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Laut, Senin (16/11/2026). Surat resmi tersebut disampaikan langsung Kuasa Hukum PT Indoraya Everlatex, Muhamma…

Penulis: Achmad Kori Editor: Rama 📍 pelaihari Monday, 16 November 2026 📖 3 menit
Sambangi Polres Tanah Laut, Kuasa Hukum PT IRE Sampaikan Dua Surat

FAKTANASIONAL.NET — PT Indoraya Everlatex (IRE) sampaikan dua surat resmi secara langsung kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Laut, Senin (16/11/2026).

Surat resmi tersebut disampaikan langsung Kuasa Hukum PT Indoraya Everlatex, Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan.

Menurut Supian adapun isi dua surat tersebut, pertama permohonan penahanan kedua tersangka, pengamanan kendaraan, serta evaluasi terhadap pihak penjamin atas kasus dugaan pencurian TBS kelapa sawit di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Indoraya Everlatex (PT IRE), Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pihak Polres Tanah Laut berdasarkan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilaporkan hingga Senin (16/11/2026) belum dilakukan penahanan.

"Selain itu, satu unit mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil pencurian disebut belum diamankan melalui mekanisme penyitaan,"ujar Supian.

Sementara surat kedua merupakan pengaduan terhadap 12 orang yang diduga berkaitan dengan pemagaran, penanaman kelapa sawit, dan penguasaan sebagian lahan perkebunan.

Dijelaskan Supian, untuk perkara dugaan pencurian TBS bermula pada 18 Oktober 2026 di kawasan perkebunan PT Indoraya Everlatex, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong.

Petugas keamanan perusahaan dilaporkan menemukan dua orang yang diduga melakukan pencurian hasil perkebunan beserta sejumlah barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, hingga keduanya kemudian diproses oleh aparat kepolisian.

"Pihak perusahaan meminta agar kebutuhan penahanan segera dievaluasi, terutama berkaitan dengan adanya informasi mengenai tindakan provokatif yang diduga dilakukan para tersangka terhadap masyarakat di sekitar kawasan perkebunan,"kata Supian.

Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan mobil pikap yang diduga digunakan sebagai sarana pengangkutan TBS.

Menurut kuasa hukum PT IRE, kendaraan tersebut hingga tanggal penyampaian surat belum diamankan melalui tindakan penyitaan.

"Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran karena kendaraan merupakan benda bergerak yang berpotensi dipindahkan, diperjualbelikan, disembunyikan, atau mengalami perubahan kondisi maupun identitas,"ungkap Supian.

Melalui Surat Nomor 003/PMH/ADV-SPN/XI/2026, pihak perusahaan meminta penyidik segera menelusuri dan mengamankan kendaraan tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku, karena pengamanan barang bukti dinilai penting untuk menjaga integritas pembuktian sekaligus mencegah timbulnya hambatan dalam proses penyidikan.

Perkara pencurian TBS juga berkaitan dengan dugaan tindakan penghalangan proses hukum oleh Kepala Desa Karang Rejo.

Menurut informasi yang disampaikan perusahaan, kepala desa tersebut diduga menghalangi petugas keamanan ketika hendak menyerahkan dua terduga pelaku beserta barang-barang yang ditemukan kepada pihak kepolisian.

Dugaan penghalangan juga dilaporkan terjadi ketika anggota Reskrim dan Resmob Polres Tanah Laut datang menangani peristiwa tersebut.

Di sisi lain, Kepala Desa Karang Rejo disebut menjadi pihak yang memberikan jaminan terhadap kedua tersangka.

Kuasa hukum PT IRE mempersoalkan kelayakan jaminan itu karena kepala desa yang bersangkutan juga telah dilaporkan dalam pengaduan terpisah mengenai dugaan perintangan proses penegakan hukum atau obstruction of justice.

Pengaduan tersebut turut memuat dugaan keterlibatan dalam penerbitan atau pengesahan dokumen sporadik pada objek tanah yang diduga berada dalam kawasan HGU perusahaan.

Pihak perusahaan meminta agar penyidik mengevaluasi kredibilitas dan efektivitas jaminan tersebut, serta mendalami dugaan perbuatan kepala desa secara terpisah.

" Meski demikian, status sebagai terlapor tidak otomatis membatalkan kedudukan seseorang sebagai penjamin atau membuktikan kesalahannya,"paparnya Supian.

Selain perkara pencurian TBS, PT Indoraya Everlatex menyampaikan pengaduan terpisah melalui Surat Nomor 002/DUMAS/ADV-SPN/XI/2026, tertanggal 16 November 2026.

Pengaduan itu menyangkut dugaan pemasangan pagar, penanaman kelapa sawit, dan penguasaan lahan perkebunan tanpa persetujuan perusahaan di Blok W34, Divisi KTPE 2, Desa Swarangan.

Berdasarkan informasi terbaru pihak perusahaan, objek yang dipersoalkan mencapai 13,55 hektare atau 135.500 meter persegi, karena berdasarkan dokumen pertanahan yang disampaikan bersama pengaduan, PT Indoraya Everlatex merupakan pemegang Sertipikat HGU Nomor 2/Desa Swarangan dengan luas keseluruhan 730 hektare.

Sertipikat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 134/HGU/BPN RI/2009 tanggal 11 September 2009.Dokumen HGU diterbitkan pada 15 April 2010, dengan tanggal berakhirnya hak yang tercantum pada 10 September 2044.

Perusahaan meminta agar penyidik menelusuri siapa yang melakukan pemasangan pagar, penanaman sawit, pembiayaan, pembagian petak, penguasaan fisik, serta pembuatan atau penggunaan dokumen yang menjadi dasar klaim lahan. ( Ack )


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK