Saut Situmorang Bedah Akar Masalah Korupsi Kepala Daerah dan Biaya Politik

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, memberikan pandangan kritis mengenai fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap menjerat pejabat daerah.

Dilansir pada 26 Januari 2026, menurutnya, aksi penindakan hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem politik Indonesia yang masih berbiaya tinggi.

Saut melihat ada pola yang sama antara penindakan di tingkat kementerian maupun daerah, di mana pusat pemantauan bekerja dengan metode yang serupa dalam mendeteksi penyimpangan.

Hasil riset menunjukkan bahwa pencalonan sebagai kepala daerah membutuhkan modal yang fantastis, mulai dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Angka ini sering kali tidak sebanding dengan pendapatan resmi jabatan tersebut, sehingga memicu potensi korupsi.

Saut menepis argumen bahwa demokrasi itu mahal. Baginya, demokrasi akan terasa murah jika dijalankan dengan integritas, tanpa manipulasi bantuan sosial (bansos) dan tanpa politik uang. Masyarakat sejatinya memiliki nurani untuk memilih jika prosesnya dilakukan secara transparan dan adil.

Saut menegaskan bahwa maraknya OTT seharusnya menjadi peringatan serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya bagi penegak hukum.

Desain pemilu perlu dibenahi agar menutup celah konflik kepentingan dan praktik tidak transparan. Jika sistem pemilihan tetap membiarkan biaya tinggi sebagai syarat mutlak kemenangan, maka lingkaran setan korupsi di daerah akan terus berulang.

Reformasi sistem pemilu yang akuntabel adalah harga mati untuk menciptakan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat.[dit]