Sebut Bebankan APBD dan APBN, Praktisi Hukum Kritik Pemerintah Agar Evaluasi Kinerja ASN

"Keprihatinan terkait adanya 490 pemerintah daerah yang terancam tidak bisa menggaji PNS-nya. Karena itu, ini menjadi dilema yang luar biasa dan pemerintah harus mengevaluasi efektivitas terkait keberadaan PNS yang justru sebenarnya tidak perlu banyak karena memang tidak ada kerjanya sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya di Bandarlampung, Kamis (6/8).

Dia melanjutkan, menurutnya, untuk keberadaan ASN di dinas maupun instansi terkait kinerja tidak ada yang spektakuler atau biasa saja. Bahkan, katanya, untuk menguji kinerja ASN dirinya pernah beberapa kali menyurati dinas dan instansi namun tidak ada jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis.

"Yang saya lakukan ini berkaitan dengan masyarakat pernah menyurati DPRD Tulang Bawang, kementerian kehutanan, BPN namun tidak ada satupun yang membalas surat saya termasuk sekretariat negara sampai hari ini selembar kertas pun tidak ada balasannya. Jadi untuk apa meramaikan lembaga-lembaga yang kemudian malah menjadi beban APBD dan APBN," kata dia.

Dengan alasan tersebut, tambah dia, dirinya minta agar pemerintah lebih baik mengurangi jumlah anggota dewan maupun jumlah ASN lantaran dinilai sangat tidak berpengaruh atau minus pengabdian untuk kepentingan masyarakat.

"Jika diteruskan atau selalu ditambah yang ada justru nantinya membebankan keuangan negara yang sumbernya dari pajak rakyat. Kan kasian, masyarakatnya membayar pajak hanya untuk menggaji anggota dewan hingga ASN yang justru malah yang tidak bekerja maksimal untuk rakyat," katanya.