Sorot Isu KKP Gandeng Rans

FAKTANASIONAL.NET - Isu kerja sama publikasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Rans Entertainment Indonesia senilai Rp10,8 miliar kini tengah menjadi sorotan hangat. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch, alokasi anggaran tersebut memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan publik.

Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia, Marthin Hadiwinata, memberikan tanggapan keras terkait polemik ini. Melalui pesan elektronik di Jakarta pada Rabu malam, 11 November 2026, ia menilai langkah tersebut sebagai bukti lemahnya transparansi program kementerian.

Marthin mencontohkan penunjukan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Kondisi ini dikhawatirkan memicu praktik bancakan proyek serta sarat akan nuansa balas budi politik.

Selain masalah transparansi, persoalan ini juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang cukup kuat. Raffi Ahmad selaku pemilik korporasi RANS diketahui telah mengemban jabatan resmi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024.

Keadaan tersebut memunculkan desakan agar posisi strategis tidak dimanfaatkan demi keuntungan korporasi pribadi bersama pemerintah. Marthin secara tegas meminta Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk segera membatalkan kontrak kerja sama tersebut.

Tidak hanya itu, pihak Ekologi Maritim Indonesia juga menuntut agar dana APBN yang telanjur terserap segera dikembalikan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Penggunaan jasa pemengaruh dinilai tidak elok dan berpotensi melukai perasaan masyarakat nelayan.

Di sisi lain, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan klarifikasi resmi atas temuan yang diungkapkan oleh ICW. KKP menyatakan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas utama kementerian.

Langkah sosialisasi tersebut dijalankan untuk menyampaikan berbagai kebijakan, program prioritas, serta capaian kinerja kepada seluruh masyarakat Indonesia. Strategi yang diterapkan diklaim menggunakan pendekatan multiplatform secara luas.

KKP mengeklaim bahwa komunikasi tidak hanya mengandalkan para pemengaruh, melainkan juga melibatkan media massa cetak, televisi, serta berbagai media digital lainnya. Pemilihan mitra komunikasi disebut telah melalui pertimbangan indikator yang matang.

Beberapa indikator tersebut mencakup jumlah pengikut, tingkat keterlibatan publik, jangkauan audiens, serta sebaran wilayah secara nasional. Hal ini dilakukan agar penyampaian informasi program pemerintah dapat diterima masyarakat secara efektif.[ayu]