Fakta Nasional

Tidak Hanya Soroti ASN dan Kepolisian, Ginda Ansori Wayka Juga Soroti Hakim Terkait Proses Penyelesaian Perkara

FAKTANASIONAL.NET - Praktisi hukum juga sebagai advokat Lampung, Gindha Ansori Wayka tidak hanya menyoroti lemahnya kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintahan dan penegakkan hukum terhadap kepolisian, ia juga menyoroti lemahnya k…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Damiri Adam Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 06 August 2026 📖 2 menit
Tidak Hanya Soroti ASN dan Kepolisian, Ginda Ansori Wayka Juga Soroti Hakim Terkait Proses Penyelesaian Perkara
Oplus_16908288
FAKTANASIONAL.NET - Praktisi hukum juga sebagai advokat Lampung, Gindha Ansori Wayka tidak hanya menyoroti lemahnya kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintahan dan penegakkan hukum terhadap kepolisian, ia juga menyoroti lemahnya kinerja terhadap hakim dalam proses penyelesaian perkara.
Hal itu ia ungkapkan lantaran dirinya menilai bahwa tidak efektifnya pemerintah dalam menambah ASN maupun anggota kepolisian untuk memaksimalkan kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat.
"Kita mengangkat hakim yang kemudian menggaji hakim dengan gaji yang luar biasa. Namun, faktanya proses penyelesaian perkara yang bertahun-tahun masih terjadi di Indonesia ini," katanya di Bandarlampung, Kamis (6/8).
Menurut dia, apa yang telah dilakukan pemerintah terkait penambahan ASN maupun Aparat Penegak Hukum (APH), sama sekali tidak mempengaruhi kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat yang justru semakin melemah sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi tidak ngaruh-ngaruhnya juga kita tambah APH atau ASN-nya yang kemudian justru membebankan APBN dan APBD lantaran kinerjanya justru melemah. Jadi ini harus di evaluasi secara nasional," kata dia.
Ia menambahkan, dengan adanya penambahan ASN maupun APH, seharusnya kinerja dan pelayanan semakin maksimal serta menjalankan tupoksinya masing-masing pada bidangnya. Meskipun demikian, tambah dia, disisi lain dirinya justru mendukung adanya penambahan P3K atau ASN oleh pemerintah yang berkaitan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
"Kalau berkaitan dengan p3k atau ASN yang berkaitan di bidang pendidikan dan kesehatan itu penting, karena mereka itu yang menjadi ujung tombak keberlangsungan bangsa ini. Kalau kementerian itu banyak, tapi tidak ada kinerjanya," katanya.
"Maaf kepada APH maupun ASN, seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya karena gaji hingga dari apa yang mereka pakai itu semua dari memeras keringat rakyat dan itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jangan sampai itu menjadi hambatan mereka masuk surga ke depannya," terangnya.
Sebelumnya, Ginda Ansori Wayka juga menyoroti adanya pelemahan kinerja terhadap pemerintahan dalam hal ini ASN, DPRD, hingga kepolisian. Terkait hal itu, ia minta pemerintah pusat maupun daerah agar mengevaluasi secara nasional kinerja guna memastikan pelayanan publik berjalan efektif sehingga anggaran negara digunakan secara optimal.
Ia juga menyoroti banyaknya jumlah penambahan anggota kepolisian menurutnya sama sekali tidak mempengaruhi kinerja baik dalam melindungi masyarakat hingga dalam penyelesaian perkara terhadap masyarakat pencari keadilan.
Dengan adanya penambahan tersebut, dirinya justru menyoroti semakin melemahnya penegak hukum yang membuat tingkat kejahatan tidak menurun serta tidak ada penyelesaian terhadap ribuan perkara yang menumpuk di kepolisan.

Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK