Yusril Ungkap Dugaan Makar di Balik Penyadapan Prabowo, Dalang di Luar Polri Bisa Terseret
FAKTANASIONAL.NET - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meminta penyidik tidak hanya menel…
FAKTANASIONAL.NET - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meminta penyidik tidak hanya menelusuri keterlibatan anggota Kepolisian, tetapi juga kemungkinan adanya aktor intelektual dari luar institusi Polri.
Yusril mengungkapkan, perkembangan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara pada Kamis (19/11) untuk mendalami hubungan antara dugaan penyadapan dan makar.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11), Yusril menyebut kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan, tetap terbuka apabila ditemukan bukti yang mendukung.
"Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, temuan penyidikan mengindikasikan kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu mengidentifikasi pihak yang merancang, mengendalikan, hingga menjalankan tindakan tersebut.
Termasuk dugaan pengguna akhir perangkat penyadapan yang sebelumnya mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Yusril, tujuan penggunaan perangkat dan pihak di balik operasinya masih harus ditelusuri.
Ia menilai perkara ini luar biasa karena sejak 1945 Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Gelar perkara diharapkan mengungkap hubungan antarpihak serta kemungkinan keterkaitan kedua tindak pidana. Forum tersebut juga dapat melibatkan penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan secara terbuka.
Yusril menegaskan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bukan berarti seseorang otomatis menjadi tersangka. Penetapan tersangka harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
"Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup," ujar dia.
Dalam penyidikan, polisi menemukan upaya penghapusan sebagian data komputer. Namun, sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak terkait berhasil disita dan masih didalami.
Yusril menjelaskan, KUHP Nasional mengatur makar melalui tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Penyidik perlu menelusuri tujuan tindakan, termasuk kemungkinan niat membunuh Presiden, melumpuhkan tugas kepala negara, atau memisahkan wilayah NKRI.
Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Selain Slamet, ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Ahrie dan Eko juga telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan mengajukan banding. Sementara itu, sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan.
Di sisi lain, pemerintah berkomunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi penyadapan. Yusril menegaskan Perppu tidak dapat diberlakukan surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi.
Pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan perangkat penyadapan milik lembaga berwenang, termasuk Polri, KPK, dan BNN. Pengawasan internal maupun eksternal diperlukan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
"Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan," kata Yusril.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.