Dewan Eropa (Council of Europe) bertindak sebagai motor penggerak utama dalam perancangan struktur tata kelola pengadilan ini, termasuk pengaturan anggaran serta mekanisme pemilihan hakim dan jaksa.
Meskipun Rusia bukanlah penandatangan Statuta Roma dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, inisiatif ini menjadi prioritas mendesak sejak invasi skala penuh pecah pada Februari 2022.
Uni Eropa pun telah menjanjikan dukungan pendanaan awal sebesar 10 juta euro untuk memastikan operasional pengadilan berjalan efektif.[dit]
