KPK sebelumnya membuat kesepakatan KPU terkait caleg harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kesepakatan mengenai kewajiban melaporkan LHKPN, baru disampaikan setelah KPU mengumumkan caleg yang lolos.
Keputusan itu dikeluarkan KPU setelah pimpinan KPK menyurati Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. KPU saat itu tidak mewajibkan caleg terpilih melaporkan LHKPN dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023.***
Rizal: Mantan Direktur Penyidikan & Penindakan DJBC periode 2024–Januari 2026. Sisprian Subiaksono (SIS): Kasubdit Intel P2 DJBC. Orlando: Kepala Seksi Intelijen DJBC. Budiman Bayu Prasojo: Pegawai Ditjen Bea Cukai. John…
Modus Aliran Dana dan Yayasan Pribadi Heri Gunawan Sementara itu, tersangka Heri Gunawan diduga menerima kucuran dana yang lebih besar, yakni mencapai Rp15,86 miliar. Rincian penerimaan dana tersebut meliputi: Rp6,28…
Dari Salah Sasaran hingga Ketiadaan Blueprint Bukan hanya masalah kelembagaan, KPK juga menyoroti keanehan regulasi pelaksanaan MBG yang baru diterbitkan setelah program berjalan hampir satu tahun. Kondisi ini memicu tanda…
“Disebutkan di situ pasal 90 bahwa ada kegiatan penetapan tersangka dan itu sudah masuk kategori upaya paksa, disebutkan itu di tahap penyidikan,” terang Taufik. Meski Pasal 44 UU KPK sebelumnya…
