JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi V DPR RI menyambut baik usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghapus pajak tiket pesawat guna menurunkan harga tiket hingga 11 persen lebih murah.
DPR menilai usulan tersebut merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia di sektor transportasi.
“Usulan penghapusan pajak tiket pesawat berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Dan tentu saja bisa menjadi solusi menurunkan mahalnya harga tiket pesawat yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, Kamis (26/09/2024).
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menurunkan harga tiket pesawat yang melambung tinggi, termasuk membuka pasar avtur bagi pemain swasta.
Irine menilai kebijakan membuka pasar avtur untuk sektor swasta sangat strategis, apalagi tingginya harga avtur di Indonesia disebut menjadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat.
“Harga bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia banyak dikeluhkan maskapai asing karena dianggap menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara. Dengan dibukanya pasar avtur, maka harga menjadi kompetitif dan tidak didominasi oleh satu pihak saja,” ucapnya.
Selain avtur, Kemenhub juga mengusulkan penghapusan pajak suku cadang pesawat yang dinilai berkontribusi terhadap mahalnya harga tiket pesawat.
Jika pajak suku cadang pesawat dihapus, hal ini disebut bisa memberikan efek ganda ke sektor lain seperti industri suku cadang dan bengkel pesawat di tanah air yang akhirnya dapat membuka lapangan kerja.
Kemenhub juga mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan PPN tiket pesawat, di mana pembebanan PPN pada sektor penerbangan ini hanya terjadi di Indonesia.
PPN diyakini menjadi alasan harga tiket pesawat mahal karena memberikan biaya tambahan bagi maskapai dan penumpang. Pesawat diketahui menjadi satu-satunya moda transportasi yang dikenai PPN.
Menurut Irine, penghapusan pajak tiket pesawat dapat menjaga keterjangkauan harga layanan penerbangan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Ini penting untuk memastikan aksesibilitas transportasi udara bagi semua lapisan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Irine menilai peningkatan konektivitas tersebut akan selaras dengan visi pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Pemerintah, termasuk dalam peningkatan pembangunan bandara.
