Cucun menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil harus berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. “Regulasi yang baik adalah regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga memberikan contoh bagaimana kebijakan kenaikan UMP dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. “Jika upah naik, produktivitas pekerja juga akan meningkat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan,” jelas Cucun.
Untuk mengatasi masalah PHK secara komprehensif, Cucun menyarankan pemerintah membuat regulasi yang lebih fleksibel dan adil bagi semua pihak. Memastikan UMP ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan perusahaan dan inflasi.
Membangun sistem yang efektif untuk mengantisipasi potensi PHK. Memastikan program JKP dapat diakses dengan mudah dan memberikan manfaat yang nyata bagi pekerja yang terkena PHK. Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja untuk meningkatkan daya saing mereka.
Cucun berharap dengan adanya perbaikan sistem dan kebijakan yang tepat, masalah PHK di Indonesia dapat teratasi. Ia juga berharap putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja.
“Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan lapangan kerja yang lebih banyak,” pungkasnya.[dnl]
