Selain itu, Cucun juga mengingatkan peran orang tua harus tetap optimal mendukung dan juga memantau pola belajar anak mereka meskipun bebas dari biaya.
“Kalau ada political will dari pemerintah daerah untuk menggratiskan sekolah itu baik sekali. Cuma harus dilihat dari sisi motivasi keluarga atau orang tuanya jangan sampai dengan menggratiskan ini malah kepedulian orang tua untuk men-support anaknya kemudian memantau anaknya menjadi orang yang telaten cerdas itu menjadi berkurang,” ungkapnya.
Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.
Meski demikian, pembebasan biaya ini tak diberlakukan untuk semua sekolah. Kebijakan berlaku bagi sekolah swasta yang sudah dipetakan kualitas dan biayanya.
Sekolah swasta yang akan jadi sasaran pemerintah melakukan kebijakan ini adalah yang berstatus klaster 1 sampai 3. Sedangkan sekolah swasta klaster 4 dan 5 tidak akan jadi sasaran karena kualitasnya sudah elit.[zul]
