“Keberadaan lembaga ini diharapkan mencegah ketidakpastian bagi penyelenggaraan jasa elektronik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi digital serta transformasi digital di Indonesia,” jelasnya.
Politisi asal Tasikmalaya itu juga menyoroti maraknya penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Ia menilai fenomena ini sangat meresahkan dan sering dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan dan eksploitasi ekonomi.
“Praktik penyalahgunaan data pribadi harus dihentikan. Banyak data masyarakat yang digunakan secara ilegal dan itu sangat meresahkan. Pemerintah harus bergerak cepat membentuk lembaga yang langsung berada di bawah presiden ini,” tegas Oleh Soleh.
Ia berharap kehadiran Lembaga PDP akan menjadi langkah awal yang signifikan untuk menghentikan praktik penyalahgunaan data pribadi dan menciptakan perlindungan yang optimal di dunia digital. [asp]
