“Indikator kemiskinan biasanya mencakup aspek moneter seperti pemasukan dan pengeluaran, serta nonmoneter seperti akses layanan dasar. Jadi, harus dipastikan apakah tidak memiliki rumah relevan untuk dimasukkan sebagai indikator,” jelasnya.
Legislator asal Jawa Barat VII ini menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, ia menegaskan pentingnya peta jalan (roadmap) yang jelas untuk memastikan program ini berjalan sesuai target.
“Jika ada peta jalan yang jelas, langkah pemerintah bisa lebih terarah, terhindar dari regulasi yang dilanggar, dan menghindari munculnya kontroversi yang tidak perlu,” ujarnya.
Huda menambahkan, DPR siap mengawal program ini agar tepat sasaran dan mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
“Terobosan seperti ini harus dikawal dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa memunculkan polemik yang tidak diperlukan,” pungkas Huda. [asp]
