JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Ribuan nelayan tradisional di pesisir Tangerang menghadapi krisis akibat pemagaran wilayah laut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pagar bambu sepanjang 30,16 km yang telah berdiri selama lima bulan terakhir ini mengancam keberlanjutan ekonomi dan ekologi kawasan tersebut, meski pemerintah sudah melakukan beberapa langkah inspeksi.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping, usai melakukan kunjungan lapangan pada Rabu (8/1/2025) mengungkapkan kekesalannya atas lambatnya respons pihak terkait. “Siapa yang membuat pagar ini, dan kenapa tidak ada tindakan nyata? Nelayan kita tidak boleh dibiarkan menderita seperti ini,” ujar Riyono.
Pemagaran ini berdampak pada 16 desa di enam kecamatan, mencakup Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, dengan total 21.950 jiwa yang menggantungkan hidup mereka pada sektor perikanan di kawasan tersebut.
Selain menghambat aktivitas nelayan, Riyono juga menyoroti potensi kerusakan ekosistem laut akibat pemagaran ini. “Habitat biota laut terganggu. Jika ini berujung pada reklamasi ilegal, kerugian ekologisnya bisa jauh lebih besar,” katanya.
Untuk itu diriya mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Ia juga meminta transparansi terkait izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang seharusnya diberlakukan pada setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut lebih dari 30 hari. “Kalau izinnya ada, kenapa tertutup? Kalau tidak ada, ini pelanggaran serius yang harus dihentikan,” tambahnya.
Pemagaran laut ini dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang kawasan pemanfaatan umum. Wilayah ini semestinya menjadi ruang publik yang mendukung berbagai aktivitas, termasuk perikanan tangkap, pelabuhan, dan pariwisata.
“Negara harus hadir untuk melindungi nelayan, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian. Pemerintah perlu segera memberikan solusi konkret agar aktivitas ekonomi pesisir kembali normal,” pungkas Riyono.
Hingga kini, para nelayan terus berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk membongkar pagar tersebut, mengingat waktu dan ekonomi mereka kian tergerus oleh konflik ini.[dnl]
