JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki pekan pertama pelaksanaannya. Namun, sejumlah kekurangan dalam implementasi program ini mulai mendapat sorotan, terutama terkait variasi menu dan kecukupan gizi bagi para pelajar penerima manfaat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah merealisasikan program MBG. Meski demikian, ia juga mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program ini. “Kami memberikan apresiasi terhadap realisasi pelaksanaan Program MBG yang telah sepekan berjalan. Kendati demikian, kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait penyempurnaan program ini, di mana banyak pelajar mengeluh tentang variasi makanan yang relatif monoton,” ujar Arzeti pada Selasa (14/1/25).
Menurut Arzeti, menu yang monoton menyebabkan sebagian siswa enggan mengonsumsi makanan yang disediakan. “Hal ini membuat siswa cepat bosan. Apalagi jika ada makanan yang dilaporkan rasanya kurang enak,” tambahnya. Selain itu, Arzeti juga menyoroti adanya laporan bahwa beberapa menu makanan belum sesuai dengan pedoman gizi “Isi Piringku” yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan gizi dalam sajian makanan tersebut.
Keluhan terkait variasi menu dan standar gizi tidak hanya muncul di satu daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, masyarakat menyampaikan kekurangan pada variasi dan kelengkapan menu. Sementara di Jawa Timur, terdapat laporan mengenai ketidaksesuaian menu dengan pedoman “Isi Piringku” serta distribusi susu yang belum merata. Di wilayah Indonesia Timur, tantangan utama terletak pada ketersediaan dan kualitas bahan baku.
Arzeti menilai pemerintah harus segera merespons berbagai masukan ini dengan langkah konkret. “Pemerintah pusat bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jasa katering penyedia program MBG. Penyedia katering harus memperhatikan keseimbangan gizi serta variasi menu agar sesuai dengan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan pangan lokal,” jelasnya.
Sebagai legislator dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur I, Arzeti memastikan Komisi IX telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Gizi Nasional. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah merespons positif masukan-masukan yang diberikan.
“Kami di Komisi IX terus memantau dan mendorong pemerintah agar program MBG ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan gizi anak bangsa,” tutup Arzeti.
Program MBG diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia, dengan catatan pemerintah terus memperbaiki pelaksanaannya berdasarkan masukan masyarakat.[dnl]
