Koordinator Agpemaru, Putra, membeberkan detail laporan pertama terkait proyek pembangunan Gedung Wanita Manokwari. Proyek yang berada di bawah Dinas PUPR Manokwari dengan anggaran 2022-2024 senilai puluhan miliar rupiah ini diduga telah dibayarkan 100%, padahal kondisi fisiknya belum rampung. “Kami menduga ada pemufakatan jahat dan pengaturan proyek yang merugikan negara. Data anggaran dan bukti kerugian sudah kami serahkan ke KPK,” tegas Putra.
Laporan kedua yang tak kalah serius adalah dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek pemeliharaan jalan di Perkebunan 3 Macuan tahun anggaran 2024. Agpemaru menuding adanya pembengkakan anggaran hingga Rp 48,54 miliar yang terjadi atas perintah langsung dari Bupati Manokwari. Sama seperti proyek sebelumnya, pembayaran proyek ini juga diduga sudah lunas 100%. Agpemaru mendesak KPK untuk segera turun tangan dan mengancam akan menggelar aksi jika laporan mereka tidak ditindaklanjuti.[dit]
