Setyo, yang memiliki latar belakang sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa para ‘Genderuwo’ korporasi ini tidak bekerja sendiri. Mereka didukung oleh jaringan pengikut dan pihak-pihak yang diuntungkan dari kekuatan modal dan investasi mereka. Pengaruh ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa yang sulit terdeteksi oleh sistem pengawasan konvensional. Fenomena global seperti Panama Papers menjadi bukti nyata betapa banyak pejabat publik dan politikus yang namanya tercatat sebagai pemegang saham atau penerima manfaat dari perusahaan cangkang.
Untuk melawan para pemilik manfaat yang tak terlihat ini, KPK menyambut baik peluncuran BO Gateway oleh Ditjen AHU Kemenkumham. Platform ini diharapkan dapat menjadi senjata baru untuk meningkatkan transparansi data korporasi. Dengan BO Gateway, informasi mengenai struktur kepemilikan hingga data aset sebuah perusahaan dapat diakses secara lebih mudah. Bagi KPK, keterbukaan ini sangat krusial untuk mempercepat proses penelusuran aset dalam kasus korupsi, baik dalam tahap pencegahan maupun penindakan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi ‘Genderuwo’ untuk bersembunyi.[dit]
