Mengingat tahapan Pemilu dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2027, pemerintah dan DPR memiliki waktu terbatas di tahun 2026 untuk menyelaraskan aturan.
Keterlambatan dalam penyusunan UU ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas persiapan pesta demokrasi mendatang.
Salah satu poin panas yang diprediksi akan memicu perdebatan adalah penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Berdasarkan putusan MK nomor 262 tahun 2024, kini semua partai peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan calon presiden. Perubahan ini diyakini akan memicu pertarungan ide yang sengit antara partai besar dengan partai baru atau non-parlemen.[dit]
