Meloloskan kembali figur-figur bermasalah berarti: Melegitimasi pelanggaran etik sebagai hal yang wajar. Mengkhianati prinsip meritokrasi dan integritas penyelenggara pemilu. Memperparah krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi dan lembaga negara.
Maulana Wicaksono juga mengingatkan bahwa DPR bukan hanya lembaga politik, juga penjaga moral konstitusi, dan Pansel KPU bukan sekadar panitia administratif, melainkan penentu kualitas demokrasi lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Gerakan Mahasiswa Jakarta menyampaikan tuntutan:
– Mendesak Kejaksaan Agung RI segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh atas dugaan penyalahgunaan anggaran jet pribadi KPU RI.
– Memanggil dan memeriksa Ketua KPU RI, seluruh Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal, serta pihak vendor yang terlibat.
– Membuka secara transparan dokumen kontrak, perjalanan dinas, dan realisasi anggaran kepada publik.
– Menghitung dan mengumumkan secara terbuka potensi kerugian keuangan negara.
– Menetapkan status hukum yang jelas apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana korupsi.
– Mendesak DPR RI dan Panitia Seleksi KPU untuk: Tidak meloloskan kembali Ketua dan Anggota KPU RI yang memiliki rekam jejak pelanggaran etik.
– Menjadikan putusan DKPP dan rekam jejak integritas sebagai syarat utama dalam proses seleksi pimpinan KPU RI.
Gerakan Mahasiswa Jakarta menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan politik atas kasus ini.
Jika Kejaksaan Agung RI, DPR RI, dan Panitia Seleksi KPU gagal mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab, maka Gerakan Mahasiswa Jakarta siap melakukan aksi lanjutan, konsolidasi nasional, dan tekanan publik yang lebih luas.
“Demokrasi tidak akan sehat jika pelanggaran etik hari ini dibayar dengan jabatan esok hari. Ini harus dihentikan sekarang,” tegas Maulana Wicaksono dalam keterangannya
Gerakan Mahasiswa Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk melawan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembusukan demokrasi, serta memastikan penyelenggara pemilu diisi oleh figur yang bersih, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Tolak Penyelenggara Pemilu Bermasalah! Lawan Korupsi!
