Sementara di banyak dapur lain, standar ini sering kali longgar atau tidak konsisten, apalagi jika dikelola seperti proyek kejar target.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya belajar dari yang sudah terbukti berhasil. Memperbanyak SPPG Polri bukan berarti menyerahkan semua program MBG kepada Polri. Yang penting adalah memperluas model pengelolaan yang aman. Jika 4,2 persen saja bisa nihil keracunan, bayangkan dampaknya jika porsinya diperbesar atau dijadikan contoh nasional.
Pemerintah juga perlu menjadikan SPPG Polri sebagai acuan. Standar operasionalnya bisa ditiru oleh SPPG lain, dengan pengawasan rutin dan sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran. Target puluhan ribu dapur tidak ada artinya jika keselamatan anak dikorbankan.
Pada akhirnya, MBG adalah masalah keselamatan anak, bukan sekadar masalah penyerapan anggaran atau pencapaian target. Di tengah bertambahnya jumlah korban, pilihan kebijakan yang paling masuk akal adalah memperbanyak dan meniru model SPPG Polri yang sudah terbukti aman. Jika ada cara yang jelas-jelas berhasil, negara seharusnya tidak ragu untuk menggunakannya.
*Jakarta, 16 Januari 2026*
*R. HAIDAR ALWI*
*Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB*
