Hukum  

Saut Situmorang Bedah Akar Masalah Korupsi Kepala Daerah dan Biaya Politik

Gedung KPK
Gedung KPK/(ist/fkn)

Saut menepis argumen bahwa demokrasi itu mahal. Baginya, demokrasi akan terasa murah jika dijalankan dengan integritas, tanpa manipulasi bantuan sosial (bansos) dan tanpa politik uang. Masyarakat sejatinya memiliki nurani untuk memilih jika prosesnya dilakukan secara transparan dan adil.

Saut menegaskan bahwa maraknya OTT seharusnya menjadi peringatan serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya bagi penegak hukum.

Desain pemilu perlu dibenahi agar menutup celah konflik kepentingan dan praktik tidak transparan. Jika sistem pemilihan tetap membiarkan biaya tinggi sebagai syarat mutlak kemenangan, maka lingkaran setan korupsi di daerah akan terus berulang.

Reformasi sistem pemilu yang akuntabel adalah harga mati untuk menciptakan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat.[dit]