“Kita sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah-mudahan di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat,” kata Suharyanto.
Guna memastikan api tidak meluas, BNPB mengerahkan dukungan penuh melalui:
-
Operasi Udara: Helikopter patroli dan water bombing.
-
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC): Untuk menjaga ketersediaan air di lahan gambut.
-
Teknologi Satelit: Deteksi titik panas (hotspot) real-time berkolaborasi dengan BMKG.
Suharyanto kembali mengingatkan bahwa seluruh elemen harus bergerak dalam satu komando yang terpadu.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat. Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” tegas Suharyanto.
Dukungan Logistik dan Penegakan Hukum
Dalam kunjungan kerja ini, BNPB juga menyalurkan bantuan peralatan pemadaman darat senilai total Rp2,9 Miliar.
Bantuan tersebut berupa pompa pemadam, flexible tank, selang polyster, hingga APD karhutla yang didistribusikan kepada BPBD Provinsi Kalbar, BPBD Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Sambas, serta jajaran Kodam XII/Tanjung Pura dan Polda Kalbar.
Selain penguatan teknis, aspek hukum menjadi pilar penting. BNPB menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan akan dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera.
Dunia usaha juga diimbau untuk memastikan praktik pembukaan lahan di area konsesi dilakukan tanpa membakar.
Apel ini ditutup dengan simulasi penanganan karhutla dan komitmen bersama dari para pejabat yang hadir, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalbar Ria Norsan, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
