FAKTANASIONAL.NET – rganisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat, yakni PMKRI, HMI, PMII, GMKI, HIKMABUDHI, IMM, dan KAMMI, menyoroti pelaksanaan Pro Liga di Kalimantan Barat periode 2024–2026. Mereka menilai ajang olahraga tersebut tidak lagi sekadar kegiatan olahraga, melainkan telah memunculkan persoalan tata kelola anggaran, arah kebijakan publik, hingga potensi konflik kepentingan.
Sikap itu disampaikan melalui pernyataan resmi, Jumat, (15/5/2026). Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Kalbar mempertanyakan transparansi penyelenggaraan Pro Liga. Mereka menilai hingga kini publik belum memperoleh penjelasan terkait total anggaran, sumber pendanaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
“Publik tidak mendapatkan kejelasan mengenai total anggaran, sumber pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban,” demikian isi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Dinilai Kurang Transparan, Cipayung Plus Kalbar Desak BPK RI Audit Anggaran Pro Liga 2024-2026
Mereka meminta seluruh aspek pembiayaan Pro Liga dibuka secara menyeluruh kepada masyarakat. Menurut mereka, keterbukaan anggaran merupakan bagian dari hak publik untuk mengetahui penggunaan sumber daya yang dikelola pemerintah maupun pihak terkait.
Selain soal anggaran, Cipayung Plus juga menyoroti minimnya pelibatan organisasi olahraga daerah, komunitas lokal, serta atlet asal Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mereka menilai Pro Liga berlangsung secara eksklusif dan belum memberi ruang partisipasi yang adil bagi elemen olahraga lokal.
“Pola penyelenggaraan yang tertutup dan elitis harus dihentikan,” tulis mereka.
Cipayung Plus Kalbar juga mengkritik prioritas penggunaan anggaran di tengah kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat yang dinilai masih bermasalah. Mereka menyinggung kondisi jalan rusak, keterbatasan layanan kesehatan, akses pendidikan yang belum merata, hingga persoalan keterisolasian wilayah pedalaman.
Menurut mereka, penyelenggaraan kegiatan berskala besar dengan anggaran signifikan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
