Pada 2021, Telkomsel mencatat laba bersih Rp26,16 triliun. Namun laporan perusahaan menjelaskan bahwa angka tersebut termasuk keuntungan penjualan dan sewa balik menara serta perubahan nilai wajar investasi GoTo. Tanpa faktor tersebut, laba bersih sebenarnya hanya sekitar Rp21,77 triliun atau turun 6,2% YoY.
Artinya, bahkan sebelum tekanan valuasi terjadi, kualitas pertumbuhan laba Telkomsel sebenarnya mulai melemah.
Pada 2022, tekanan itu semakin nyata. Pendapatan Telkomsel hanya naik tipis dari Rp87,5 triliun menjadi Rp89 triliun. Tetapi laba bersih justru anjlok dari Rp26,16 triliun menjadi Rp18,36 triliun. Margin laba bersih turun drastis dari 29,9% menjadi 20,6%. Ekuitas perusahaan turun dari Rp39,44 triliun menjadi Rp30,04 triliun.
Dan yang paling penting adalah Telkomsel secara eksplisit mengakui bahwa penyesuaian nilai wajar investasi GoTo turut memengaruhi penurunan laba bersih perusahaan.
Dengan kata lain, volatilitas valuasi startup digital mulai langsung masuk ke struktur laba perusahaan telekomunikasi milik negara.
Ini titik paling penting dari temuan BPK. Karena BPK sebenarnya sedang membongkar kegagalan pembuktian narasi investasi.
Yang dijual kepada publik sejak awal adalah sinergi digital, transformasi ekonomi, monetisasi ekosistem, dan pertumbuhan masa depan.
Tetapi hasil audit negara justru menunjukkan unrealized loss Rp4,74 triliun, sinergi yang bahkan tidak tercapai penuh, serta tekanan nyata terhadap profitabilitas Telkomsel.
Kondisi ini membuka pertanyaan serius mengenai validitas due diligence, kewajaran proyeksi sinergi, kualitas stress test investasi, penerapan prinsip kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap fiduciary duty pengurus BUMN.
Karena investasi ini dilakukan bukan terhadap perusahaan yang sudah stabil secara laba, melainkan terhadap entitas yang secara terbuka masih mencatat rugi puluhan triliun.
Dan justru di fase itu Telkomsel memperluas eksposur terhadap model bisnis berbasis valuasi.
Yang lebih menarik lagi, arah laporan tahunan Telkomsel setelah 2023 mulai berubah. Telkomsel mulai lebih fokus pada fixed mobile convergence, broadband rumah, integrasi IndiHome, AI, enterprise solutions, dan efisiensi infrastruktur jaringan Telkom.
Artinya, setelah euforia startup dan ekosistem digital mulai mereda, Telkomsel perlahan kembali ke mesin bisnis yang lebih dekat dengan kekuatan fundamental telekomunikasi seperti jaringan, infrastruktur, pelanggan, dan arus kas.
Ini memperkuat dugaan bahwa fase ekspansi berbasis startup ecosystem sebelumnya memang terlalu agresif dan terlalu bergantung pada optimisme valuasi ekonomi digital global.
Pada akhirnya, temuan BPK bukan sekadar soal rugi investasi. Temuan itu membongkar sesuatu yang jauh lebih sensitif tentang bagaimana perusahaan strategis negara dengan 156,8 juta pelanggan, EBITDA Rp50,4 triliun, dan dominasi infrastruktur nasional, justru mulai terseret ke logika ekonomi startup berbasis valuasi spekulatif.
Dan ketika realisasi sinergi gagal memenuhi target, laba perusahaan mulai tertekan, serta valuasi investasi berubah menjadi sumber kerugian triliunan rupiah.
Pertanyaannya, apakah “transformasi digital nasional” yang dijual selama ini benar-benar menghasilkan nilai ekonomi riil bagi negara, atau justru telah berubah menjadi mekanisme legitimasi bagi ekspansi investasi berisiko tinggi yang terlalu larut dalam euforia valuasi startup global.
Jakarta, 18 Mei 2026
HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
