“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” lanjut Airlangga.
Respon Geopolitik dan Target Efisiensi Anggaran
Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya telah menguji coba skema WFH sebanyak satu hari dalam sepekan — tepatnya setiap hari Jumat — bagi seluruh ASN di tingkat instansi pusat maupun pemerintah daerah.
Kebijakan yang pertama kali digulirkan pada 31 Maret 2026 tersebut awalnya dirancang sebagai bagian dari transformasi budaya kerja berbasis digital agar birokrasi menjadi lebih ramping, efisien, dan produktif.
Namun, fungsi kebijakan ini dengan cepat bergeser menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional dalam merespons dinamika ketegangan geopolitik global yang melibatkan poros Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Berdasarkan kalkulasi matang yang dirilis pemerintah, pengurangan mobilitas harian pegawai secara terukur ini tidak hanya mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-government), tetapi juga memberikan dampak instan pada sektor energi.
Kebijakan pembatasan pergerakan ASN ini diproyeksikan mampu menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional secara signifikan.
Perhitungan riil pemerintah menunjukkan bahwa perpanjangan skema ini berpotensi menghemat pos belanja kompensasi BBM di dalam postur APBN hingga mencapai Rp6,2 triliun.
Dampak positifnya juga diyakini merembes ke sektor privat, di mana pengeluaran belanja BBM rumah tangga masyarakat luas berpotensi berkurang drastis hingga Rp59 triliun seiring menyusutnya angka kemacetan dan mobilitas harian di kota-kota besar.
Baca Juga: Target Ekonomi 2026: Airlangga Hartarto Bidik Angka 5,6 Persen
