“Ada stigma atau ada masyarakat itu buat kesimpulan sendiri bahwa kalau merekam KTP itu disebut angka 666 itu antikris. Jadi mereka tidak mau merekam. Ada yang menyampaikan bahwa ini kalau direkam nanti dimata-matain,” ungkap Ribka secara blak-blakan.
Padahal, Ribka menekankan bahwa akurasi data kependudukan bersifat mutlak demi kepentingan pembangunan Papua sendiri. Berkas data yang valid menjadi instrumen utama pemerintah pusat dalam merumuskan volume Dana Alokasi Umum (DAU), kalkulasi anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyusunan program kesejahteraan, hingga efisiensi pelayanan administrasi publik.
Rincian Sebaran OAP di Enam Provinsi Papua
Dari hasil klasterisasi data kependudukan dinamis saat ini, berikut adalah potret capaian perekaman OAP aktif di tiap provinsi:
-
Papua Tengah (Posisi Tertinggi): Menjadi wilayah dengan rekam data OAP aktif terbesar, yakni mencapai 995.248 jiwa (terdiri atas 526.469 laki-laki dan 468.779 perempuan) dari total populasi keseluruhan 1.393.565 jiwa.
-
Papua: Mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 512.331 jiwa dari akumulasi total penduduk 1.126.448 jiwa.
-
Papua Barat: Mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 281.161 jiwa dari total penduduk 592.451 jiwa.
-
Papua Barat Daya: Mengantongi jumlah OAP aktif sebanyak 256.915 jiwa dari total penduduk 636.164 jiwa.
-
Papua Selatan: Memiliki angka OAP aktif sebanyak 229.337 jiwa dari total populasi 595.192 jiwa.
-
Papua Pegunungan (Posisi Terendah): Menjadi wilayah dengan angka perekaman OAP paling minim yaitu hanya 21.854 jiwa, padahal basis total penduduk di wilayah ini sangat padat, menyentuh angka 1.488.300 jiwa.
Melihat ketimpangan angka tersebut, Ribka Haluk mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Tanah Papua untuk bergerak jemput bola, mempercepat perluasan layanan siber administrasi kependudukan, serta menuntaskan pendataan OAP secara masif dan menyeluruh.
Baca Juga: Institut Marhaenisme 27 Gelar Nobar Pesta Babi, Bunyikan Protes Rakyat Papua Selatan!
