Bahkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil harus ikut turun gunung.
Persoalan sawit bukan sekadar urusan komoditas. Di Kalimantan Barat, sawit adalah denyut ekonomi pedesaan. Ketika harga TBS jatuh Rp500 per kilogram, yang hilang bukan hanya angka dalam laporan statistik. Yang hilang adalah biaya sekolah anak. Yang hilang adalah uang berobat orang tua. Yang hilang adalah kemampuan petani membeli pupuk untuk musim berikutnya.
Karena itu pengawasan harus diperkuat.
PKS yang terbukti membeli di bawah ketentuan harus diumumkan kepada publik. Transparansi adalah obat pertama bagi pasar yang sakit. Jika ada perusahaan yang patuh, masyarakat berhak mengetahuinya. Jika ada perusahaan yang melanggar, masyarakat juga berhak mengetahuinya.
Lebih jauh lagi, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai tata niaga TBS. Bukan hanya di gerbang PKS, tetapi juga pada level loading ramp dan pengumpul. Jangan sampai keuntungan yang seharusnya menjadi hak petani justru menguap di tengah rantai distribusi yang tidak transparan.
Peran Kapolda dan Kajati juga penting. Bukan untuk mengkriminalisasi dunia usaha, melainkan memastikan bahwa tidak ada praktik yang melanggar hukum. Jika ditemukan manipulasi timbangan, permainan dokumen, atau pengaturan harga yang merugikan petani, maka negara harus hadir melalui instrumen hukum yang tegas.
Di sisi lain, DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal. Rapat dengar pendapat dengan PKS, organisasi petani, GAPKI, dan pemerintah daerah harus segera dilakukan. Jangan menunggu kemarahan petani berubah menjadi keresahan sosial.
Media pun memiliki tanggung jawab besar. Pers tidak boleh hanya memberitakan naik turunnya harga. Media harus menjadi mata publik yang mengawasi bagaimana harga itu terbentuk dan siapa yang menikmati keuntungan terbesar dari rantai bisnis sawit.
Kita tentu mendukung upaya Presiden Prabowo memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional. Negara memang harus hadir. Negara memang harus mengambil kendali yang lebih kuat terhadap kekayaan alam Indonesia.
Namun negara yang kuat tidak boleh dibangun di atas petani yang lemah.
Keberhasilan kebijakan sawit nasional tidak hanya diukur dari meningkatnya devisa atau penerimaan negara. Keberhasilannya juga harus terlihat dari senyum petani di desa-desa penghasil sawit. Dari kemampuan mereka menyekolahkan anak. Dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Dari keyakinan bahwa kerja keras mereka dihargai secara adil.
Sebab pada akhirnya, sawit Indonesia tidak tumbuh di ruang rapat kementerian. Sawit Indonesia tumbuh di kebun-kebun rakyat. Dipanen oleh tangan-tangan petani yang setiap hari bergelut dengan lumpur, hujan, dan panas matahari.
Mereka tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya meminta harga yang adil.
Dan ketika harga TBS masih bertahan di kisaran Rp2.300 per kilogram sementara nilai ekonomi di rantai berikutnya terus mengalir, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi mengapa petani mengeluh.
Pertanyaannya adalah: mengapa kita semua masih diam?
Oleh: Gusti Hardiansyah
(Guru Besar Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat)
