FAKTANASIONAL.NET — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya pemerintah kota, untuk mulai serius mengalokasikan anggaran demi pengadaan moda transportasi umum yang nyaman.
Langkah strategis ini didorong sebagai respons sekaligus solusi jangka panjang bagi masyarakat pasca-kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang menyentuh Rp16.250 per liter.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, memaparkan bahwa pihaknya saat ini sedang bergerak cepat menjalankan proyek pengadaan transportasi massal berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) di dua kota besar, yakni Bandung dan Medan, dengan sokongan dana penuh dari pemerintah pusat.
Hadirnya infrastruktur BRT modern ini ditargetkan mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
“Kita buat angkutan umum ini nyaman, kemudian performance untuk ketepatan waktunya juga kita jamin untuk Headway-nya juga dalam jarak yang aman ya. Sehingga ini mudah-mudahan dengan proyek BRT ini bisa memecahkan salah satu masalah,” ujar Aan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Abaikan Pembatasan Lebaran 1447 H, 124 Perusahaan Otobus dan Angkutan Barang Disanksi Kemenhub
Solusi Skema BTS dan Kesiapan Daerah
Selain proyek BRT, Kemenhub juga memperkuat jaringan transportasi daerah lewat skema Buy The Service (BTS).
Melalui skema ini, Kemenhub menyubsidi layanan angkutan dengan membeli jasa dari operator swasta, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas angkutan umum yang aman, nyaman, berkualitas, dan tepat waktu dengan harga terjangkau.
Kota Batam menjadi wilayah terbaru yang mengadopsi sistem ini guna memitigasi dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi di sektor mobilitas warga.
