Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat Soroti Pentingnya Inovasi Pelayanan Publik untuk Masyarakat

FAKTANASIONAL.NET – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan pentingnya peran strategis lurah untuk menghadirkan pelayanan publik inovatif saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda pada Selasa (23/6/2026).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengupayakan penguatan birokrasi yang adaptif sebagai fondasi utama dalam proses percepatan pembangunan daerah.

Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.

Ria Norsan menyampaikan bahwa perubahan birokrasi bukan sekadar pergantian istilah melainkan wujud nyata perubahan cara kerja instansi yang lebih cepat dan berbasis pemanfaatan teknologi.

“Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan efektif,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa lurah memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah secara langsung di tingkat daerah.

Seorang lurah tidak hanya berfokus menjalankan fungsi administratif melainkan juga wajib bertindak sebagai pemimpin wilayah yang memahami berbagai dinamika sosial warganya.

Sebanyak 99 kelurahan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat merupakan pelaksana utama dari seluruh kegiatan pelayanan publik di tingkat perkotaan.

Kualitas kinerja dan integritas setiap lurah akan sangat menentukan tolok ukur tingkat kepercayaan warga terhadap kredibilitas lembaga pemerintahan secara keseluruhan.

“Jika lurah mampu bekerja dengan integritas, membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan inovasi, maka berbagai persoalan di akar rumput dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong penguatan kapasitas teknis bagi aparatur kelurahan terutama dalam aspek penguasaan literasi digital serta kemampuan komunikasi massa.

Seluruh aparatur kelurahan dituntut untuk tidak sekadar bekerja menyelesaikan rutinitas harian melainkan harus mampu menjadi pelopor perubahan positif di wilayah kerjanya masing-masing.

Pemerintah provinsi turut menyoroti urgensi sinergi lintas sektor guna menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah yang kini semakin kompleks.

Kolaborasi aktif tersebut harus secara konsisten melibatkan partisipasi camat beserta perangkat daerah dan tokoh masyarakat hingga para pelaku usaha lokal.

“Pembangunan tidak bisa berjalan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong,” pungkasnya.

Melalui forum rapat kerja tingkat provinsi ini pemerintah berharap terbangun komitmen kuat antar instansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lincah dan berorientasi pada hasil nyata.

Peningkatan kualitas tata kelola birokrasi tersebut bertujuan akhir untuk mewujudkan lingkungan masyarakat Kalimantan Barat yang jauh lebih maju dan mandiri.

(*Red)