Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri melihat kemungkinan masalah yang perlu diantisipasi.
Tetapi pada saat yang sama, Wamenaker Afriansyah Noor, menyebut isu tersebut tidak benar.
Sebenarnya, pemerintah sedang menangani ancaman, memantau ancaman, atau menyangkal ancaman?
Negara tidak boleh berbicara dengan tiga versi berbeda dalam isu yang menyangkut nasib ribuan pekerja.
Jika informasi relokasi belum terverifikasi, maka katakan belum terverifikasi dan jelaskan langkah pemeriksaannya. Jika perusahaan telah diklarifikasi, buka hasil klarifikasinya.
Jika ada negosiasi agar lini produksi tidak pindah, publik harus mengetahui siapa yang bernegosiasi, apa insentif yang ditawarkan, dan bagaimana perlindungan terhadap pekerja dijamin.
Pemerintah juga tidak cukup hanya bicara soal stabilitas industri. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa Indonesia berisiko kalah menarik dibanding Vietnam dalam perebutan investasi industri otomotif dan kendaraan listrik.
Apakah persoalannya berada pada biaya energi, logistik, kepastian regulasi, insentif industri, rantai pasok, produktivitas tenaga kerja, atau ketidakpastian kebijakan di tingkat pusat dan daerah?
Jika akar masalah ini tidak dijawab, maka bantahan pemerintah hanya akan menjadi penutup sementara atas luka yang terus membesar.
Buruh membutuhkan kepastian, bukan kalimat normatif. Investor membutuhkan kebijakan yang konsisten, bukan bantahan tanpa data. Publik membutuhkan satu suara pemerintah yang berbasis verifikasi, bukan pernyataan yang saling meniadakan.
Pemerintah harus segera menyampaikan secara terbuka apakah dua perusahaan yang dimaksud telah diidentifikasi, apakah ada rencana pemindahan lini produksi, berapa pekerja yang berpotensi terdampak, apakah ada jaminan tidak terjadi PHK, dan kebijakan apa yang disiapkan untuk mencegah relokasi.
Jangan sampai pemerintah baru berbicara jujur setelah mesin produksi dipindahkan, pekerja dirumahkan, dan investor lain mulai menghitung pintu keluar.
Dalam isu industri, keterlambatan membaca sinyal selalu mahal. Tetapi keterlambatan yang dibungkus bantahan jauh lebih mahal, karena bukan hanya investasi yang bisa pergi, melainkan juga kepercayaan publik kepada negara.
Pemerintah belum tentu gagal mempertahankan industri otomotif Jepang di Indonesia. Namun pemerintah sudah gagal menunjukkan komunikasi yang matang, terukur, dan bertanggung jawab.
Jangan bantah sebelum memeriksa. Jangan menenangkan publik dengan slogan ketika buruh sedang menunggu kepastian. Dan jangan menjadikan istilah “isu” sebagai tempat bersembunyi dari kewajiban negara melindungi pekerjaan dan menjaga investasi.
Jakarta, 22 Juni 2026
Oleh: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
