DI Papua, Christina Bano menerima sepiring Makan Bergizi Gratis. Jarak ribuan kilometer dari Jakarta mendadak terasa dekat ketika Prabowo menceritakan kisahnya.
Di hadapan Christina, negara tidak hadir sebagai istana, kementerian, atau angka anggaran. Negara hadir sebagai makanan yang memberinya tenaga untuk belajar dan bermimpi.
Saya membayangkan anak itu membuka makanannya. Ia mungkin tidak mengetahui betapa rumit birokrasi yang bekerja agar makanan tersebut akhirnya tiba di hadapannya.
Ia juga mungkin tidak mengetahui bahwa namanya kelak disebut Presiden Republik Indonesia dalam pidato besar menjelang peringatan kemerdekaan bangsanya yang ke-81.
Namun justru ketidaktahuan itulah yang menyentuh saya. Anak seperti Christina tidak membutuhkan teori tentang negara. Ia hanya membutuhkan negara yang sungguh-sungguh bekerja.
Satu piring makanan kemudian menjadi lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menjadi metafora tentang janji republik kepada mereka yang lahir jauh dari pusat kemakmuran.
Tetapi kisah Christina sekaligus melahirkan pertanyaan yang lebih sulit: sanggupkah niat baik tetap baik setelah melewati anggaran besar, birokrasi panjang, dan kepentingan manusia?
Di situlah, bagi saya, pidato Prabowo menemukan pertanyaan terpentingnya. Bukan seberapa besar negara mampu bermimpi, melainkan seberapa baik negara mampu bekerja.
Saya mendengar pidato Prabowo menyambut Proklamasi 2026 bukan sekadar sebagai laporan setelah 21 bulan pemerintahan. Saya mendengarnya sebagai sebuah manifesto tentang negara.
Setelah lebih dari tiga dekade mengamati politik Indonesia melalui riset dan survei, saya belajar membedakan popularitas sebuah gagasan dengan keberhasilan sebuah kebijakan.
Saya berkali-kali melihat rakyat mencintai sebuah gagasan ketika diumumkan, kemudian kecewa bukan karena gagasannya keliru, tetapi karena implementasinya tak memenuhi harapan.
Saya juga belajar sesuatu yang lebih mendasar. Dalam politik, pemimpin dapat mengubah arah dengan sebuah keputusan. Tetapi mengubah kenyataan membutuhkan institusi yang bekerja.
Karena pengalaman panjang itulah saya mendengar pidato Prabowo dengan dua telinga sekaligus: telinga seorang warga yang berharap dan seorang peneliti yang bertanya.
Harapan membuat saya menangkap besarnya visi. Pengalaman membuat saya bertanya tentang detail, institusi, insentif, data, pengawasan, dan manusia yang kelak menjalankannya.
Dari pidato yang panjang itu, saya menangkap tiga gagasan besar. Ketiganya memperlihatkan dengan cukup jelas filsafat pemerintahan yang sedang dibangun Prabowo.
*Negara Harus Mampu Menentukan Nasib Ekonominya Sendiri*
Gagasan pertama adalah kedaulatan ekonomi. Indonesia tidak cukup hanya memiliki kekayaan. Indonesia harus mempunyai kemampuan menguasai dan menciptakan nilai dari kekayaan tersebut. Indonesia harus berdaulat tak hanya soal pangan, tapi juga soal energi, dan budaya.
Swasembada pangan, B50, hilirisasi, Danantara, bank emas, koperasi, pengawasan ekspor, restrukturisasi BUMN, semuanya tumbuh dari akar pemikiran yang kurang lebih sama.
Indonesia terlalu lama mengalami paradoks negara kaya: memiliki sumber daya berlimpah, tetapi sebagian nilai tambah terbesar justru tercipta atau dinikmati di tempat lain.
Prabowo ingin membalik hubungan tersebut. Kekayaan alam harus menjadi kapasitas industri, teknologi, pekerjaan, devisa, pembiayaan pembangunan, dan akhirnya kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri.
Ini bukan nasionalisme ekonomi yang hendak mengunci Indonesia dari dunia. Investasi asing, teknologi, perdagangan, dan pasar global tetap memperoleh tempat penting dalam strateginya.
Yang ingin diubah adalah posisi Indonesia dalam hubungan itu. Kita tidak boleh selamanya menjadi pemasok bahan mentah sekaligus konsumen produk bernilai tambah tinggi.
Karena itu hilirisasi dalam pidato Prabowo sebenarnya bergerak lebih jauh daripada pembangunan smelter. Ia menuju pembangunan kemampuan industri nasional dan penguasaan teknologi.
Danantara bahkan dibayangkan dapat membeli perusahaan asing yang memiliki teknologi, intellectual property, pasar, dan manajemen yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi industri Indonesia.
Jika berhasil, Indonesia bergerak dari resource nationalism menuju industrial capability building. Kita tidak hanya mempertahankan kekayaan, tetapi membangun kemampuan menghasilkan kekayaan baru.
Kemerdekaan 1945 dengan demikian memperoleh makna ekonomi kontemporer: kemampuan sebuah bangsa untuk semakin menentukan sendiri arah, ketahanan, dan masa depan ekonominya.
Namun kedaulatan ekonomi pun tunduk pada hukum state capacity yang sama. Danantara mengelola aset ratusan miliar dolar; skala tersebut menuntut tata kelola setara sovereign wealth fund kelas dunia, bukan sekadar holding BUMN yang diperbesar.
Hilirisasi nikel telah memperlihatkan pelajaran awal: nilai ekspor melonjak, tetapi persoalan lingkungan, keselamatan kerja, dan distribusi manfaat bagi masyarakat lingkar tambang belum sepenuhnya terjawab.
Karena itu ujian kedaulatan ekonomi bukan hanya seberapa cepat smelter dibangun atau seberapa besar Danantara mengakuisisi, melainkan apakah tata kelola, transparansi, dan mitigasi risikonya tumbuh setara dengan ambisinya.
*Kemerdekaan Harus Dapat Dirasakan Rakyat*
Gagasan kedua lebih menyentuh sisi moral pemerintahan Prabowo: keberhasilan negara tidak boleh berhenti pada statistik, tetapi harus menjadi pengalaman konkret dalam kehidupan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi dapat tinggi. Investasi dapat mencetak rekor. BUMN dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi seluruh angka kehilangan kemegahannya ketika rakyat masih hidup tanpa kesempatan.
Karena itu Prabowo berulang kali mengubah angka menjadi manusia: petani, nelayan, pengemudi, anak miskin, pelajar Papua, keluarga tanpa rumah, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
MBG, Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan, rumah, jembatan desa, air bersih, koperasi, semuanya ditempatkan dalam satu filsafat kesejahteraan yang sama.
Saya merasakan sisi Prabowo yang paling kuat justru di sini. Ada kepekaan yang nyata terhadap mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan.
Kemiskinan dalam kerangka ini bukan sekadar kekurangan uang. Ia juga kekurangan gizi, pendidikan, kesehatan, jaringan sosial, kesempatan, bahkan kemampuan membayangkan masa depan berbeda.
Karena itu keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang. Keadilan kadang menuntut negara memberi lebih kepada mereka yang tertinggal.
Sekolah Rakyat adalah contoh paling eksplisit. Kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi hukuman seumur hidup yang otomatis diwariskan kepada anak-anak mereka.
Di sinilah demokrasi memperoleh ukuran substantif. Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah, tetapi kesejahteraan rakyat menentukan apakah legitimasi tersebut menghasilkan sesuatu yang bermakna.
Negara akhirnya memperoleh wajah manusia. Dan ukuran moral sebuah republik terlihat dari bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia yang memiliki kekuasaan paling sedikit.
*Dari Political Will Menuju State Capacity*
Gagasan ketiga justru membawa kita kepada persoalan paling menentukan. Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang adalah kapasitas mengubah potensi menjadi hasil.
Kita mempunyai laut, mineral, energi, tanah, BUMN, pasar domestik, tenaga kerja, serta jutaan anak muda yang mampu menjadi modal transformasi bangsa.
Namun seluruh modal itu berhadapan dengan penyakit lama: birokrasi lamban, korupsi, data buruk, kebocoran, koordinasi lemah, inefisiensi, serta kepentingan kelompok yang mengakar.
Prabowo menawarkan political will yang kuat. Tetapi ilmu kebijakan publik mengingatkan bahwa political will tidak identik dengan state capacity.
State capacity adalah kemampuan negara mengumpulkan informasi, mengoordinasikan organisasi, mengelola sumber daya, menegakkan aturan, serta memastikan kebijakan benar-benar mencapai sasaran.
Seorang Presiden dapat mengubah arah pemerintahan dalam satu rapat. Tetapi keputusan itu kemudian harus melewati kementerian, badan, daerah, kontraktor, petugas, hingga warga.
Di setiap mata rantai itu, visi besar berhadapan dengan kemampuan manusia biasa. Di sanalah sejarah sesungguhnya sebuah kebijakan ditentukan.
Saya mengenali persoalan ini pula dari pengalaman berada di lingkungan korporasi besar. Keputusan ruang rapat tidak pernah otomatis menjadi kenyataan di lapangan.
Semakin besar organisasi, semakin panjang perjalanan antara keputusan dan hasil. Karena itu keberanian pemimpin harus berpasangan dengan kekuatan sistem yang menjalankan keberanian tersebut.
Dan justru di titik inilah saya melihat tantangan terbesar pemerintahan Prabowo.
*MBG Sebagai Ujian*
Makan Bergizi Gratis adalah contoh paling jelas untuk menguji hubungan antara gagasan besar, keberanian politik, kapasitas institusi, dan kualitas pelaksanaan.
Sulit membantah kekuatan moral gagasannya. Seorang anak tidak memilih dilahirkan miskin. Kekurangan gizi tidak boleh menentukan kapasitas otaknya sebelum kehidupan benar-benar dimulai.
Karena itu investasi gizi anak dapat dibaca sebagai investasi keadilan. Negara berusaha memperbaiki titik awal kehidupan yang sejak kelahiran memang tidak pernah sama.
Tetapi kebijakan publik mempunyai hukum yang keras: niat baik tidak memberikan kekebalan terhadap kegagalan administrasi, korupsi, kesalahan data, atau lemahnya pengawasan.
Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan sejumlah pejabat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG, termasuk mantan pimpinan Badan Gizi Nasional.
Sepanjang paruh pertama 2026 pula, sejumlah insiden keracunan massal tercatat di berbagai daerah, melibatkan ribuan siswa dari Sukabumi, Cianjur, hingga sekolah-sekolah di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Proses hukum harus dihormati dan asas praduga tidak bersalah tetap berlaku. Namun bagi institusi, munculnya perkara hukum dan insiden lapangan tersebut sudah merupakan alarm yang serius.
Evaluasi pelaksanaan juga memperlihatkan persoalan akurasi data penerima, kesiapan SPPG, keamanan pangan, kepatuhan prosedur, pengawasan, dan tata kelola yang memerlukan perbaikan.
Di sini kita harus adil. Masalah tersebut tidak membuktikan MBG sebagai gagasan gagal. Jutaan penerima dapat tetap memperoleh manfaat nyata dari program tersebut.
Tetapi keberhasilan juga tidak boleh dihitung hanya berdasarkan jumlah porsi. Angka besar dapat menghasilkan ilusi keberhasilan apabila kualitas di balik angka tidak diperiksa.
Pertanyaannya harus lebih keras: apakah makanan aman, gizinya benar, penerimanya tepat, mitranya transparan, anggarannya terlindungi, dan penyimpangan cepat ditemukan?
