“Angka sendiri tidak berarti menjadi sebuah kekuatan. Angka yang berdampak pada produktivitas ekonomi, itulah yang harus kita capai. Angka ekonomi digital yang tinggi, tapi tercatatnya di platform yang jauh dari Indonesia, itu sama saja kehilangan yang besar, bukan kekuatan,” kata Meutya menjelaskan.
Di samping masalah retensi nilai, kesenjangan infrastruktur digital masih menjadi tantangan domestik. Saat ini, terdapat sekitar 19 persen penduduk Indonesia atau berkisar di 3.000 desa yang belum mendapatkan akses jaringan internet.
Pemerintah memproyeksikan perluasan jaringan 5G sebagai langkah taktis untuk memangkas kesenjangan tersebut.
Sebagai bagian dari optimalisasi teknologi di sektor pemerintahan, Meutya mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merancang sistem intervensi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Skema ini telah diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, dan ditargetkan akan diterapkan secara nasional.
“Pak Presiden juga berencana, dan kita sudah lakukan test case, di Banyuwangi untuk melakukan intervensi digital, termasuk AI, dalam bansos kita. Dan bapak-Ibu doakan ini bisa berjalan dengan baik, ketika ini berjalan, this will be the first, or this will be the biggest, financial digital inclusion. Karena angkanya masif, penerimanya itu kurang lebih 18 juta keluarga, atau 50 juta manusia Indonesia,” tutur Meutya.
Langkah integrasi teknologi ini diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan digital secara massal, sekaligus memastikan distribusi anggaran negara di sektor jaminan sosial berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Baca Juga: Akses Wikipedia Dinormalisasi, Komdigi Pastikan Wikimedia Foundation Rampungkan Registrasi PSE
