Hamdi menjabarkan hal-hal krusial yang perlu dilakukan KPK, yaitu segera menyita surat usulan, peta polygon, daftar penerima manfaat, register surat masuk, disposisi menteri, nota dinas, notulensi rapat, hingga rekam komunikasi antara Pemkab Kuansing, pengurus koperasi, pejabat kementerian, staf menteri, dan pihak ketiga.
“Publik berhak mengetahui apakah pungutan dari petani ini hanya berhenti sebagai permainan di daerah, atau justru menjadi biaya untuk membuka akses keputusan di Jakarta?” lanjut Hamdi.
Kepada Raja Juli Antoni, Hamdi meminta bersikaplah jujur dan terbuka apa adanya. Jangan sekadar ngomong siap kooperatif.
Hamdi mengingatkan Raja Juli harus menyerahkan seluruh dokumen dan menjelaskan apakah ada instruksi percepatan, perlakuan khusus, permintaan di luar prosedur, atau komunikasi informal terkait usulan Kuansing.
Pembuktian ini harus didasarkan pada dokumen, jejak digital, dan audit aliran uang.
“Meskipun Raja Juli belum dapat disebut terlibat tindak pidana, namanya berada dalam simpul pertemuan dan kewenangan yang wajib diuji secara terbuka,” tandas Hamdi.
Program TORA dirancang untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang menggarap lahan, bukan menjadi ladang pungutan bagi pejabat atau perantara.
Secara ideologis, Hamdi menyatakan jika benar petani harus kehilangan setengah SHU demi mengurus izin, maka yang sedang diperdagangkan adalah hak ekonomi warga kecil yang seharusnya dilindungi negara.
“KPK tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka di level Pemkab Kuansing saja. Penyidikan harus menembus seluruh lini: siapa yang memungut, mengetahui, menghubungkan, memproses, hingga yang diuntungkan,” tandas Hamdi.
Tidak boleh ada pejabat pusat yang berlindung di balik istilah “audiensi” apabila dokumen dan aliran uang menunjukkan adanya penyimpangan.
“KPK harus membuktikan kepada publik bahwa urusan hutan negara tidak bisa diubah menjadi pasar gelap yang biayanya dipungut dari hasil kerja petani,” tuntas Hamdi Putra, Koordinator FORSIBER.
