Bukankah ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi?
Misalnya ketika sebuah kebijakan berhasil membuka lapangan kerja.
Ketika seorang anak dari keluarga miskin bisa bersekolah.
Ketika pasien tidak lagi dipersulit mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ketika petani memperoleh harga yang layak.
Ketika nelayan tidak merasa sendirian menghadapi persoalan.
Ketika masyarakat kecil merasa negara hadir bukan hanya saat membutuhkan suara mereka.
Menurut saya, itulah kemewahan yang sesungguhnya.
Seorang pejabat seharusnya boleh menikmati hidup, tetapi kebahagiaannya jangan berhenti di depan pintu rumah sendiri.
Biarkan kebahagiaan itu mengalir ke masyarakat.
Paradoks Hedonisme dan Jebakan Kekuasaan
Ada satu gagasan filosofis yang menurut saya relevan: Paradoks Hedonisme.
Secara sederhana, gagasan ini menunjukkan bahwa pengejaran kesenangan secara langsung dapat menjadi kontraproduktif. Seseorang yang terlalu terobsesi mendapatkan kebahagiaan justru dapat kehilangan kebahagiaan itu sendiri.
Dalam kehidupan pejabat, paradoks itu dapat dibaca lebih luas.
Ketika seseorang mengejar status, ia membutuhkan status yang lebih tinggi.
Ketika mengejar kemewahan, ia membutuhkan kemewahan yang lebih mahal.
Ketika mengejar pujian, ia membutuhkan pujian yang lebih banyak.
Ketika mengejar pengakuan, ia akhirnya hidup untuk mempertahankan citra.
Pada titik tertentu, seseorang bukan lagi menikmati kekayaan.
Ia justru diperbudak oleh kebutuhan untuk terlihat kaya.
Ironisnya, semakin tinggi seseorang naik, semakin besar pula jurang yang harus ia jaga antara dirinya dan masyarakat.
Padahal kekuasaan yang sehat seharusnya bekerja sebaliknya.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk memahami mereka yang berada di bawah.
Jangan Jadikan Jabatan sebagai Tiket Menjauh dari Rakyat
Saya percaya kita tidak membutuhkan pejabat yang pura-pura miskin.
Kita membutuhkan pejabat yang tidak kehilangan rasa malu ketika melihat rakyatnya kesusahan.
Itu dua hal yang berbeda.
Saya tidak meminta semua pejabat mengenakan pakaian sederhana setiap hari. Saya juga tidak meminta mereka menjual rumah atau kendaraan pribadi.
Yang saya minta adalah kewajaran.
Kepekaan.
Transparansi.
Dan kesadaran bahwa jabatan publik membawa beban moral.
Kalau rakyat sedang sulit, seorang pejabat semestinya lebih berhati-hati mempertontonkan kemewahan.
Bukan karena kemewahan itu ilegal.
Tetapi karena kepantasan dalam jabatan tidak selalu berhenti pada apa yang legal.
Ada sesuatu yang disebut etika.
Dan etika sering kali bertanya lebih jauh daripada hukum.
Hukum mungkin bertanya, “Apakah ini diperbolehkan?”
Etika bertanya, “Apakah ini pantas?”
Bagi pejabat publik, pertanyaan kedua sama pentingnya dengan pertanyaan pertama.
Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan administratur.
Rakyat membutuhkan teladan.
Pada akhirnya, saya tidak ingin menilai seorang pejabat dari mahalnya pakaian, kendaraan, rumah, atau tempat liburannya.
Saya ingin menilainya dari satu pertanyaan sederhana:
Ketika rakyatnya sedang susah, ke mana keberpihakannya?
Kalau jawabannya adalah kepada rakyat, kemewahan pribadi bukan persoalan utama.
Tetapi kalau kemewahan justru berdiri di atas penderitaan masyarakat, sementara jabatan dipakai untuk membangun jarak dan mempertahankan kenyamanan, maka kritik bukan lagi sekadar pilihan.
Kritik menjadi kewajiban moral.
Sebab rakyat tidak memilih pejabat untuk menjadi selebritas kekuasaan.
Rakyat memilih mereka untuk bekerja.
Dan saya percaya, sejarah tidak akan terlalu lama mengingat harga jam tangan seorang pejabat.
Sejarah akan jauh lebih lama mengingat apa yang dilakukan seorang pejabat ketika rakyatnya sedang berada di titik paling sulit.
Kekuasaan pada akhirnya akan berakhir.
Jabatan akan berganti.
Fasilitas akan ditinggalkan.
Kemewahan akan menjadi kenangan.
Tetapi jejak keberpihakan kepada rakyat akan tetap tinggal.
Karena ukuran seorang pemimpin bukan seberapa tinggi ia bisa menikmati hidup setelah memperoleh kekuasaan.
Melainkan seberapa banyak orang kecil yang bisa hidup lebih baik karena kekuasaan itu pernah berada di tangannya.[dit]
