FAKTANASIONAL.NET – Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Dari emas yang tersimpan di perut bumi hingga nikel yang menjadi bahan penting bagi industri baterai kendaraan listrik, kekayaan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun perekonomian yang lebih kuat.
Tantangannya adalah memastikan kekayaan alam itu tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau angka pertumbuhan bagi negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Arah pembangunan yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan ruang bagi tujuan tersebut. Hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam merupakan langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan komoditas mentah. Kebijakan ini patut diapresiasi karena mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam rantai industri global.
Namun, keberhasilan pembangunan pertambangan perlu diukur lebih luas daripada nilai produksi dan besarnya investasi. Kita juga perlu melihat berapa banyak tenaga kerja yang terserap, berapa besar peluang usaha yang tercipta, bagaimana penerimaan negara dimanfaatkan, serta apakah masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mengalami peningkatan kualitas hidup.
Hilirisasi emas dan nilai tambah bagi Indonesia
Pertambangan emas merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Emas memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari investasi hingga industri. Karena itu, kemampuan mengolah dan memurnikan emas di dalam negeri menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian industri nasional.
Salah satu bukti konkret arah tersebut adalah peresmian fasilitas Precious Metal Refinery milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. Fasilitas pemurnian logam mulia ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengolah hasil pertambangan di dalam negeri.
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan keinginan agar sumber daya alam tidak sekadar dijual sebagai bahan baku, melainkan diproses di Indonesia sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati oleh bangsa sendiri. Pesan tersebut sejalan dengan cita-cita membangun ekonomi yang lebih mandiri dan meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi rakyat.
Langkah ini layak diapresiasi. Pembangunan fasilitas pemurnian menunjukkan bahwa hilirisasi bukan hanya gagasan di atas kertas, melainkan telah diwujudkan melalui infrastruktur industri. Kemampuan mengolah logam mulia di dalam negeri juga memperluas kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan keahlian, teknologi, dan kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri pertambangan.
Meski demikian, manfaat hilirisasi tidak boleh berhenti pada keberadaan fasilitas pengolahan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus memperkuat keterlibatan tenaga kerja Indonesia, pengembangan keahlian teknis, serta peluang bagi perusahaan lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Dengan demikian, nilai tambah yang tercipta dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Kontribusi pertambangan bagi negara dan masyarakat
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan gambaran mengenai besarnya peran sektor mineral dan batu bara dalam perekonomian Indonesia. Pada 2025, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari subsektor minerba tercatat sebesar Rp135,16 triliun. Investasi subsektor ini mencapai US$6,7 miliar, sedangkan jumlah tenaga kerjanya tercatat sebanyak 685.724 orang pada Semester I 2026.
Angka-angka tersebut menunjukkan skala ekonomi pertambangan nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa data tersebut mencakup subsektor mineral dan batu bara secara keseluruhan, bukan sektor emas saja. Karena itu, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besarnya kontribusi tambang emas secara terpisah.
Bagi saya, data itu memperlihatkan bahwa pertambangan memiliki posisi strategis dalam mendukung penerimaan negara, investasi, dan kesempatan kerja. Pemerintah patut diapresiasi atas upaya memperbaiki tata kelola minerba agar penerimaan negara dan manfaat ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada pengelolaan yang lebih tertib dan bernilai tambah.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan kontribusi tersebut semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Penerimaan negara perlu dikelola secara bertanggung jawab untuk mendukung pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di daerah penghasil tambang, kesempatan kerja dan peluang usaha bagi warga setempat juga harus menjadi perhatian utama.
Pertambangan akan memiliki arti lebih besar apabila kehadiran perusahaan turut mendorong berkembangnya ekonomi lokal. Usaha katering, transportasi, penyediaan barang, jasa perawatan, hingga berbagai kebutuhan operasional dapat menjadi pintu masuk bagi pengusaha daerah. Dengan pembinaan dan standar usaha yang memadai, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang.
Belajar dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik
Arah hilirisasi Indonesia tidak terbatas pada emas. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik memperlihatkan bagaimana sumber daya mineral dapat menjadi fondasi bagi industri yang lebih luas.
Pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo memulai pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang melibatkan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk, Indonesia Battery Corporation, serta mitra usaha CATL, Brunp, dan Lygend. Proyek tersebut mencakup rangkaian kegiatan mulai dari pertambangan nikel di Halmahera Timur, pengolahan bahan baku, produksi material katoda, hingga fasilitas sel baterai di Karawang.
