Kesulitan memperoleh bahan bakar merampas waktu produktif, menghambat mobilitas, dan menekan penghasilan masyarakat.
Pernyataan mengenai ketersediaan stok harus dibuktikan melalui pasokan yang benar-benar dapat diperoleh warga di SPBU.
Pemadaman listrik massal di Batam dan Bintan pada 12 Oktober menambah catatan rapuhnya layanan dasar. Pemerintah dan pengelola kelistrikan harus membuka hasil investigasi mengenai penyebab gangguan, kinerja pengamanan sistem, serta proses pemulihannya.
Masyarakat membayar layanan listrik untuk memperoleh keandalan, sehingga gangguan luas menuntut pertanggungjawaban konkret dan perbaikan yang mencegah kejadian berulang.
Krisis air bersih memperlihatkan kerentanan lain yang langsung menyentuh kelangsungan hidup. Laporan September menyebut 72 desa di Bojonegoro mengalami krisis air bersih akibat kekeringan, sementara Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan air dan menyiapkan sumur bersama untuk daerah terdampak.
Bantuan darurat harus disertai pembenahan pasokan agar masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan yang sama setiap musim kemarau.
Pada saat kebutuhan dasar terganggu, kemampuan keluarga untuk bertahan juga digerus kehilangan pekerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari–September 2026 melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Angka tersebut belum mencakup seluruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan di luar sistem pencatatan. Di balik setiap pekerja yang terkena PHK, terdapat keluarga yang menghadapi kesulitan membayar makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Tekanan terhadap penghidupan berlangsung ketika pembiayaan perlindungan kesehatan turut menghadapi masalah. Pada akhir September, BPJS Kesehatan melaporkan kesenjangan arus kas sekitar Rp14 triliun, sementara pemerintah menyiapkan tambahan Rp20 triliun untuk memperkuat keuangannya.
Kondisi tersebut menuntut pembenahan pembiayaan dan kepesertaan agar akses pengobatan masyarakat tetap terjaga, terutama bagi keluarga yang kehilangan pendapatan atau menghadapi penyakit akibat paparan lingkungan dan makanan tidak aman.
Guncangan juga mencapai pasar modal. Pada 16 Oktober, IHSG jatuh 11,6 persen setelah MSCI mengumumkan usulan penurunan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone.
Penurunan klasifikasi itu memang belum merupakan keputusan final, tetapi reaksi pasar memperlihatkan beratnya guncangan kepercayaan investor. Pemerintah dan otoritas pasar harus menjawabnya dengan pembenahan kredibilitas serta tata kelola yang dapat diperiksa, disertai hasil yang nyata.
Akumulasi persoalan tersebut membentuk krisis multidimensi karena dampaknya saling memperberat. Kehilangan pekerjaan mengurangi pendapatan, gangguan BBM menghambat penghasilan, listrik dan air yang terganggu menambah beban rumah tangga, sedangkan makanan tidak aman dan asap meningkatkan kebutuhan perawatan.
Dugaan korupsi menggerus kepercayaan terhadap pengelolaan program, sementara gejolak pasar menambah ketidakpastian ekonomi. Keluarga yang sama dapat menanggung beberapa tekanan sekaligus.
Menghadapi penumpukan kegagalan tersebut, Presiden Prabowo dituntut berhenti menjadikan angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran sebagai tameng keberhasilan.
Pemulihan kebutuhan dasar, perlindungan pekerjaan, keberlanjutan layanan kesehatan, pemberantasan korupsi, dan pemulihan kepercayaan ekonomi harus menjadi prioritas yang hasilnya dapat dirasakan serta diperiksa.
Pengendalian karhutla juga harus menjamin perlindungan masyarakat Indonesia dan mencegah beban lintas batas bagi kawasan.
Presiden harus segera mencopot pejabat yang terbukti lalai, memastikan setiap penyimpangan diproses secara hukum, dan menjamin pemulihan bagi korban.
Evaluasi kabinet dan pimpinan lembaga harus bertumpu pada tanggung jawab atas masalah yang terjadi, termasuk kegagalan pencegahan, pengawasan, serta pemulihan layanan.
Dua tahun kekuasaan tidak pantas dirayakan dengan pidato keberhasilan ketika makanan mengancam keselamatan, udara membahayakan paru-paru, energi dan air sulit diakses, serta keluarga kehilangan penghidupan.
Besarnya mandat rakyat harus dijawab dengan besarnya tanggung jawab. Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya mampu menjalankan kewajiban konstitusional paling dasar: melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga keselamatan rakyat, dan mencegah kegagalan di dalam negeri menjadi beban bagi kawasan.
Penulis: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
